Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tidak menjamin efisiensi anggaran, menurut kajian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengatakan ada sejumlah anggaran yang dapat dipotong.
Kalau memang anggaran itu terlalu baisa saja, hal yang dibebankan KPU atau penyelenggara itu dihapuskan, supaya nanti tidak terlalu besar, tutur Arief, ditemui di kantor Bawaslu RI, Senin (9/4/2018).
Dia menjelaskan, anggaran yang dapat dipotong, pertama berupa pembuatan alat peraga kampanye (APK) dan iklan kampanye. Menurut dia, pembuatan APK dan iklan kampanye dapat dijadikan menjadi satu.
Baca: Live Streaming Persija Jakarta vs Johor Darul Ta'zim, Laga Penentu Piala AFC Grup H
Kedua, pemangkasan anggaran untuk KPU menyelenggarakan kegiatan, dia mencontohkan, seperti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat dikurangi.
Baca: Kartu Indonesia Sehat Tidak Berguna Bagi Korban Bom Bali, Chusnul Khotimah
Baca: KPK Tunggu Vonis Setnov Untuk Tentukan Pemeriksaan Puan Maharani dan Pramono Anung
"Bisa juga kegiatan yang dilakukan KPU dalam jumlah banyak dan besar itu dikurangi. Misalnya, KPU dituntut supaya partisipasi masyarakat tinggi, maka KPU memperbanyak sosialisasi. Tetapi, kalau agak murah ya sosialisasinya dikurangi," kata dia.
"Untuk mensiasati pengurangan anggaran, KPU menghitung perkiraan pasangan calon yang mungkin muncul di suatu daerah. Jadi, angka yang dibahas itu adalah angka yang harus disusun oleh KPU, misalnya calon siapa yang bisa diprediksi satu atau lebih dari satu," terangnya.
"Jadi angka itu tidak disusun KPU sendirian. (Penyusunan anggaran,-red) oleh banyak stakeholders di sana," tambahnya.
Simak videonya di atas! (*)