Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Firmansyah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengadakan diskusi terkait Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Mahfud MD selaku Ketua APHTN-HAN mengatakan pilkada langsung itu banyak mudaratnya, tetapi untuk saat ini perlu dicari jalan tengahnya.
"Betapa Pilkada langsung itu banyak mudaratnya. Tapi sekarang mungkin perlu dicari jalan tengah," ujar Mahfud MD di kantor APHTN-HAN, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Baca: PPATK : Ada 52 Transaksi Mencurigakan Jelang Pilkada 2018
Ia menambahkan apabila Pilkada dianggap sebagai kebanggaan demokrasi maka harus dicari cara untuk mengurangi mudaratnya.
"Kalau dianggap pilkada langsung itu suatu prestasi kebanggaan demokrasi, bagaimana mengurangi mudarat-mudarat itu," ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan salah satu solusinya yakni campaign spending, untuk membatasi pengeluaran uang untuk dana kampanye.
"Ada solusi misalnya tentang campaign spending, jadi pembatasan orang mengeluarkan uang untuk kampanye itu harus dibatasi," ujar dia.
Sementara Ketua KPU RI Arif Budiman mengatakan jika pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD maka semangatnya sudah tidak ada.
"Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan kepada DPRD. Kalau dilihat trennya rasa-rasanya semangat untuk kembali ke DPRD tidak ada," katanya.
Apalagi saat ini peran KPU dan Bawaslu semakin diperkuat.
"Karena peran KPU dan Bawaslu semakin diperkuat," paparnya.