Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, mengkritik sejumlah aksi Presiden Joko Widodo.
Ia menilai aksi pemerintahan Jokowi tidak pro terhadap rakyat.
Aksi bagi-bagi sepeda dan sembako, dirasa Rachmawati justru membodohi rakyat.
Baca: Rachmawati Minta Megawati Diperiksa Terkait Kasus BLBI
"Sekarang sudah mulai macam-macam upaya yang canggih yang menurut saya ini membodohi rakyat, dari dulu saya memang tukang kritik. Kalau tidak benar ya saya kritik," ujar Rachmawati, dalam acara Dialog Kebangsaan #2019PresidenHarapanBangsa, di Resto Raden Bahari, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).
Aksi bagi-bagi sepeda dan lainnya, kata dia, membuatnya miris.
Baca: Akui PPP Diajak Gabung Gerindra, Arsul Sani: Itu Opsi Bercandaan Saja
Ia menyebut rakyat seolah dilempar-lempar dengan adanya pembagian seperti itu.
"Misalnya bagi-bagi sepeda, sekarang naik motor, bagi-bagi sertifikat tanah, lempar-lempar sembako. Hati saya teriris, dianggap apa rakyat ini, dilempar-lempar begitu," ungkapnya.
Lebih lanjut, demi mewujudkan pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat dan selalu mendengar amanah penderitaan rakyat, ia menyerukan perlunya figur pemimpin baru di Pilpres 2019.
Baca: Golkar Anggap Baik Munculnya Sejumlah Nama Calon Presiden Selain Jokowi dan Prabowo
Ia berpandangan jika mayoritas masyarakat menginginkan figur presiden baru yang memiliki kriteria menyerupai Soekarno, sang presiden pertama Indonesia.
Di sisi lain, saudari Megawati Soekarnoputri ini juga mengimbau masyarakat agar jangan sampai keliru memilih pemimpin.
Baca: Tidak Hadir Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor, Setya Novanto Jalani Pemeriksaan di RSPAD
Ia mengingatkan agar melihat apakah benar kebijakan pemerintah sekarang pro dengan rakyat.
"Apakah benar pemikirannya itu dekat dengan rakyat, apakah benar kebijakannya itu dekat dan pro kepada rakyat. Sebab kalau tanpa itu berarti kita kecolongan lagi. Itu yang benar bukan bagi-bagi sembako dari hasil impor. Ini saya kritis keras. Jangan sampai nanti kita keliru lagi di 2019," katanya.