Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Keuangan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi Rancangan APBN-Perubahan 2018.
Sebelumnya, pada Jumat (4/5/2018) di Jakarta, komisi antirasuah itu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 9 orang terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara.
Salah satu yang terjaring dalam OTT tersebut adalah aparatur sipil negara berinisial YP yang merupakan Kepala Seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani terus berkomitmen wilayah Kementerian Keuangan bebas dari korupsi.
Ani pun berharap, aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkeu tetap punya komitmen yan tinggi terhadap profesionalitas dan integritas.
"Saya mendukung KPK untuk melakukan pembersihan kalau dari sisi tata kelola, saya selalu menekankan bahwa Kemenkeu mengelola keuangan negara dengan prinsip tata kelola dan tidak korupsi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers yang digelar di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Senin (7/5/2018).
Ani menjelaskan, guna memperlancar proses hukum yang tengah berlangsung, Kemenkeu saat ini membastugaskan sementara YP dari PNS.
Secara internal, Kemenkeu juga melakukan langkah-langkah pembersihan terhadap siapa pun yang terindikasi, terutama terkait praktik gratifikasi, percaloan, suap maupun KKN.
Baca: Polisi Ungkap Belakang Gedung BNP2TKI di Bandara Soetta Jadi Sarang Prostitusi
Kemenkeu juga memperketat pengawasan seperti memasang CCTV di lingkungan perkantoran untuk mencegah terjadinya aksi percaloan.
“Saya tidak mau dalam lingkungan Kemenkeu orang bisa masuk bertemu melakukan transaksi,” imbuh dia.
Sekadar diketahui, OTT KPK merupakan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam catatan komisi anti rasuah, OTT terkait janji pemberian proyek perumahan dan permukiman pada APBNP 2018.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengharapkan OTT KPK membantu membersihkan Kemenkeu dari orang-orang koruptif sehingga seluruh Kemenkeu memiliki integritas tinggi dan komitmen bersih dari korupsi tidak tercemar oknum yang tidak bersih.