Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, ROKAN HILIR - Presiden Joko Widodo mengancam bakal menindak praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah.
"Saya dengerin langsung. Saya cek lagi coba intelijen bener tidak (informasi) itu? Bener pak. Sudah, tak gebuk langsung pasti," ujar Presiden Jokowi saat berpidato dalam acara peluncuran program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Rabu (9/5/2018).
Baca: Fahri Hamzah Minta Ahok Dipindah dari Rutan Mako Brimob ke Lembaga Permasyarakatan
Pernyataan Presiden tersebut mencuat ketika dirinya sedang membahas mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat yang mengelola kebun sawit di Kabupaten Rokan Hilir.
Presiden mengatakan dirinya tidak ingin peluncuran peremajaan sawit ini hanya sebatas seremonial saja.
"Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai, diselesaikan dan jangan lupa Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati ini saya cek nanti, jalan atau tidak. Apa jalannya pas saya datang saja? Saya tahu lho. Saya punya alat untuk ngecek ini. Jadi jangan sampai ada yang main-main dengan saya. Saya cek terus semuanya. Cocok ndak?" kata Jokowi.
Baca: Bupati Bandung Barat kembali Diperiksa KPK
Selain soal sertifikat, Jokowi juga mengungkapkan dirinya telah mendengar informasi bahwa pencairan dana kepada masyarakat untuk mengelola sawit dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit Kementerian Keuangan harus melalui prosedur yang berbelit.
"Saya tuh gitu-gitu tahu. Jangan dipikir saya enggak tahu. Pas saya salaman gini tuh ada yang bisik-bisik tuh, pak, dana belum keluar. Ada yang bisikin saya. Pak ini ada yang sertifikatnya ada yang pungli. Tak kejar pasti yang gitu-gitu itu. Kenapa saya sering turun? Dipikir kalau saya turun ke kampung, ke desa saya enggak dengerin yang gitu-gitu?" ucap Jokowi.
Baca: Komnas HAM: Ada Ratusan Ribu Narapidana dan Penyandang Disabilitas Terancam Kehilangan Hak Pilih
Pemerintah telah menargetkan 185.000 hektare perkebunan sawit di seluruh Indonesia.
Untuk Provinsi Riau sendiri, Pemerintah menargetkan peremajaan seluas 25.000 hektare.
Untuk anggaran peremajaan, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp25 juta per hektare untuk pemilik lahan melalui Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit Kementerian Keuangan.
Untuk sertifikat hak atas tanah, Pemerintah bakal menerbitkan sebanyak 15.000 serifikat untuk Kabupaten Rokan Hilir.