Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) dipertanyakan saat melaksanakan dan mengawasi debat kandidat Cagub-Cawagub Jabar periode kedua pada Senin (14/5/2018).
Kericuhan terjadi ketika pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Barat, Sudraja-Ahmad Syaikhu, membawa kaos dan menyampaikan kata-kata bernada provokati. Mereka membentangkan baju berwarna putih bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".
Baca: Sowan Ke NasDem, Cak Imin Temui Surya Paloh Bahas Situasi Politik
Anggota Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin, mengatakan KPU Jabar seharusnya dapat mencegah terjadi hal-hal yang dapat memicu kegaduhan seperti yang terjadi di Debat Cagub-Cawagub Jabar kemarin.
"Itu yang saya pertanyakan kenapa sampai ada membawa kaos, kemudian semua harus mencegah suasana. KPU yang seharusnya menjaga proses itu dan tidak menimbulkan suatu kegaduhan. Kekagetan saya kenapa sampai ada kaos," tutur Afifudin, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).
Sebelum debat publik dimulai, menurut dia, KPU dan para peserta Pilgub Jabar seharusnya sudah memiliki kesepakatan-kesepakatan mengenai mekanisme jalannya debat tersebut.
Apabila kesepakatan itu memang sudah disampaikan oleh KPU dan telah disepakati bersama, kata dia, maka kemungkinan kesalahan ada di pasangan calon (paslon) Cagub-Cawagub.
Baca: Australia Peringati Warganya Yang Melakukan Perjalanan ke Bali Setelah Serangan Teror di Indonesia
"Kita harus pastikan apakah kesepakatan-kesepakatan itu sudah disampaikan, karena memang dalam proses debat ada kesepakatan, kita ingin tahu. Kalau sudah disampaikan tentu untuk melihat lebih jauh kealpaan dari paslon menjadi bagian dari yang harus kita periksa," kata dia.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan kajian secara menyeluruh mengenai apa yang terjadi di dalam debat tersebut.