Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko berencana menggalar rapat dengan kementerian terkait guna membahas kewaspadaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang telah pulang dari Suriah.
"Saya akan rapatkan dengan Menlu dengan Kumham dengan berbagai jajaran dengan kepolisian, BIN, TNI, untuk menyikapi itu tapi bagaimana menyiapkan contency plan," ujar Moeldoko, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2018).
"Kan kalo menghadapi orang-orang kita yang ada di suriah yang pulang ke Indonesia kira-kira dalam minggu ini (kita rapatkan) sudah kita jadwalnya," sambungnya.
Sementara terkait payung hukum, Moeldoko akan menyerahkan hal itu kepada kesepakatan bersama saat rapat berlangsung.
"Nanti ada kesepakatan-kesepakatan, misal namanya si A ada datanya pernah pergi ke suriah tanggal sekian, pulang nama foto bisa segera diedarkan imigrasi kepada seluruh jajarannya. sehingga semuanya aware dengan situasi itu, itu lah kira-kira," ujar Moeldoko.
Sebelumnya, Kapolri berharap agar revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) memberikan kewenangan kepada Polri menindak WNI yang baru pulang dari Suriah.
Sebab, mereka yang baru pulang dari Suriah terindikasi terlibat dalam terorisme dan menyebarkan paham radikal di masyarakat.
Dengan UU Antiterorisme sekarang ini, Polri merasa tidak bisa bertindak dini sebelum serangan teroris dilakukan.
"Sementara kelompok yang datang gelombangnya cukup banyak dari luar negeri. Ini perlu kita tangani, harus ada kekuatan hukum karena hukum kita tidak bisa proses hukum mereka yang kembali dari Suriah," ujar Kapolri.
Kapolri mengungkapkan adanya keluarga yang kembali ke Indonesia setelah dideportasi oleh otoritas Turki.
Keluarga tersebut ditangkap aparat Turki saat hendak menuju Suriah untuk jihad versi mereka. Setelah kembali ke Tanah Air, kata Kapolri, pimpinan keluarga tersebut melakukan doktrinisasi kepada keluarga pelaku serangan teroris di Surabaya.
"Satu keluarga ini adalah salah satu ideolog kelompok ini," ucap Kapolri.