Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto
TRIBUNNEWS.COM, MAJALENGKA – Presiden Joko Widodo gencar membangun infrastruktur dari Pulau Jawa hingga Papua. Baru-baru ini Presiden Jokowi resmikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berlokasi di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Ketua Bara JP Cirebon Ir. Yudas Pasomba. ME, mengatakan dengan diresmikan Bandara Internasional Jawa Barat yang berlokasi di Majalengka suatu bukti konkgret program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
"Bayangkan dengan adanya bandara baru dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu pula masyarakat yang berada di kawasan pantura tidak perlu jauh-jauh lagi ke bandara Soetta atau Bandung untuk berpergian karena sudah ada bandara di Majalengka,” ujar Yudas Pasomba kepada wartawan, kemarin.
Selain bandara, menurut Ketua DPC Kota Cirebon Bara JP,Yudas Pasomba, Jokowi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembagian sertifikat secara gratis. “Ada 3.000 sertifikat yang diserahkan langsung ke masyarakat Cirebon. Penyerahan sertifikat ini agar tidak ada sengketa lahan warga,” ungkap Pasomba.
Yudas Pasomba menjelaskan, 3.000 sertifikat yang diserahkan langsung Jokowi terdiri atas 1.450 dari Kabupaten Cirebon, 50 dari Kota Cirebon, dan 500 dari masing-masing Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Adapun sisa 6.810 sertifikat akan dibagikan kepada masyarakat penerima oleh Kantor Pertanahan kabupaten/kota masing-masing.
Untuk itu, kata Y.pasomba,Bara JP Cirebon siap mengawal program pemerintah pusat agar bisa terealisasi dengan baik. “Relawan Jokowi ini menjadi mata dan telinga terhadap program Presiden Jokowi. Jika ada program yang tidak berjalan akan kami laporkan agar bisa terkoneksi dengan Presiden Jokowi, ” ucap Yudas Pasomba
Lebih jauh dia menjelaskan, selama ini program pemerintah pusat banyak diakui oleh pemerintah daerah seperti bantuan alat traktor, dana desa dan replanting. Oleh sebab itulah, dia mengaku akan melaporkan beberapa program tersebut kepada pemerintah pusat. Apabila ada Pemerintah Daerah tidak menjalankan program pemerintah dari pusat dengan benar.