TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemungutan suara pada Pilkada serentak 2018 rencananya digelar pada 27 Juni 2018 mendatang.
Sejumlah pemangku kebijakan pun menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pejabat daerah menggunakan video conference yang difasilitasi Mabes Polri.
Menkopolhukam RI Wiranto pun memimpin rakor yang digelar secara tertutup dan menghadirkan sejumlah lembaga terkait.
Dalam konferensi pers yang dihelat siang tadi, ia menyebutkan apa saja yang disampaikan kepada para pejabat daerah terkait persiapan penyelenggaran pilkada serentak.
Baca: Jokowi Beberkan Alasannya Tandatangani Keppres Libur Nasional Saat Pilkada 27 Juni
Beberapa diantaranya terkait keamanan dan imbauam kepada partai politik (parpol).
Wiranto meminta agar para personel gabungan, baik TNI maupun Polri yang akan bertugas mengamankan jalannya pilkada, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
Jika ada oknum yang mencoba untuk mengacaukan jalannya pemilihan, ia memerintahkan agar oknum tersebut ditindak tegas.
"Kepada aparat keamanan agar betul-betul waspada, tindak tegas pengacau pemilu," ujar Wiranto, dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
Selain itu, mewakili pemerintah pusat, ia meminta agar penyelenggara pilkada serentak mengimbau seluruh parpol agar tetap taat pada Undang-undang (UU) yang berlaku.
"Dan berikutnya, kita tadi beritahukan kepada teman daerah agar berikan ajakan kepada parpol untuk nggak melanggar UU yang udah ada," jelas Wiranto.
Selanjutnya, Wiranto juga mengingatkan agar siapapun yang kalah dalam kontestasi pilkada, harus berjiwa besar dan menyiapkan 'jiwa ksatria'.
Pasangan calon yang kalah harus bisa menerima karena menurutnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali pada pilkada berikutnya.
"Lalu kita imbau agar dari sekarang udah siapkan sikap-sikap ksatria, kalah menang istilah biasa, nggak perlu kecewa, nanti 5 tahun main lagi," tegas Wiranto.
Dalam rapat koordinasi pilkada 2018 yang dilanjutkan konferensi pers itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.