Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakapolri menyakini aparat Kepolisian, TNI, maupun ASN dapat netral menjelang Pilkada maupun Pilpres mendatang.
Optimisme keduanya, dinyatakan dengan dukungan dan tindakan langsung atas pencopoton jabatan pada Wakapolda Maluku yang diduga terlibat kampanye.
Baca: Batal Mencabut Laporan Kasus Sohibul Iman, Fahri Hamzah: Semoga Berlanjut Perkara Ini ke Pengadilan
"Kemudian netralitas saya yakin aparat aman, ada Bawaslu, ada media semua bisa melaporkan," ujar Kalla usai rapat kordinasi persiapan Asian Games, di Istana Wapres RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2018).
Dia menyebut jika seorang aparat terbukti tak netral, pihak terkait tak segan-segan memberikan hukuman, seperti pencopotan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Drs Hasanuddin SH MH, dari jabatannya.
Hasanudin diduga terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon gubernur di Maluku.
"Kemudian kalau ada pun itu terbukti ambil tindakan. Wakapolda Maluku kan langsung diambil tindakan," tutur dia.
Meski demikian, ujar JK, masyarakat perlu membantu pengawasan dalam Pilkada.
"Ya memang kalau pilkada ini bisa jadi ukuran walaupun sulit. Tidak ada kualisi yang netral dan baku. Tapi setidak-tidaknya ada antusiasme dari masyarakat bagaimana," jelas Kalla.
Tak berbeda dengan Kalla, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin mengamini keyakinan bahwa seluruh anggota Polri dapat netral dalam Pilkada.
"Pasti netral (anggota Polri). Saya kan selalu bilang netral," ujar Wakapolri di tempat yang sama.
Ia menyebut meski beberapa pihak mempertanyakan kenetralan penyelenggara maupun aparat.
Syafrudin mengatakan hal itu dianggapnya sebagai kritik yang membangun bagi Polri.
"Jadi yang disampaikan berbagai pihak itu autokritik nggak apa. Itu harus diterima penyelenggara, aparat. Memang aparat keamanan atau polri rentan disoroti karena polri bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita jangan skeptis, harus diterima sebagai autokritik dan harus diperbaiki. Dan makanya pimpinan polri langsung tindak, termasuk wakapolda (Maluku) kan sudah," ujar Syafrudin.