News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak

Wakil Ketua DPR Tanggapi Pilkada yang Dimenangkan Kotak Kosong

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon Walikota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin menutup kolom kosong di contoh surat suara usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 03, Kompleks SD Mangkura, Jl Bontolempangan, Makassar, Sulsel, Rabu (27/6). Pasangan Munafri Arifuddin - Rachmatika Dewi merupakan satu-satunya kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Sebanyak 2.765 TPS di 153 kelurahan, 15 Kecamatan digunakan masyarakat Makassar untuk melakukan pesta demokrasi. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto memberikan pendapatnya terkait adanya daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong dalam pilkada serentak 2018.

"Ini adalah suatu hal yang ada di dalam pilkada, ada yang menang ada yang kalah, ada kotak kosongnya yang menang ada yang kalah dan tentunya ini merupakan sesuatu yang harus kita hargai bersama sehingga kita betu-betul mendapatkan hasil yang demokratis dan tentunya melalui koridor-koridor yang demokratis," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Agus mengatakan adanya kotak kosong dalam pilkada serentak perlu dipikirkan kembali agar membuat sistem yang lebih baik lagi untuk Indonesia.

"Barangkali juga ke depan perlu dipikirkan bagaimana masalah kotak kosong ini, apakah dengan cara seperti apa ataupun seperti yang harus tertuang seperti saat ini ataupun dengan sistem yang sekarang ini dengan kotak kosong itu menjadi lebih bagus tentunya. Ini juga merupakan pemikiran bersama sehingga memberikan kefaedahan bagi negara dan bangsa republik indonesia ini," ucapnya.

Dia juga mengkritik daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong karena akan diadakan kembali pemungutan suara ulang tentunya membebani keuangan negara.

Baca: Pesan Ambulans Wajib Pakai Fotokopi KTP, Ini Respons Pejabat Dinkes DKI

"Itulah yang saya sampaikan karena memberikan pembebanan kepada anggaran, memberikan pemebeban keuangan kepada negara. Tentunya ke depan kita harus memikirkan sistem apa yang harus tepat dilaksanakan barangkali dengan hal-hal yang lebih lain namun tetap memenuhi asas demokrasi," kata Agus.

Disinggung sistem yang ideal seperti apa, Agus menjawab perlu pemikiran bersama dengan para pakar untuk memutuskan sistem apa yang terbaik.

"Tentunya idealnya kita harus melalui banyak pemikiran karena ini tentunya pakar-pakar mencurahkan perhatiannya secara penuh supaya apa yang terbaik yang kita putuskan adalah bagi bangsa dan megara ini," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini