Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Untuk pertama kali dalam sejarah Asian Games, Palembang berhasil mempersiapkan diri dengan pembangkit listrik tenaga surya yang dibangun pihak Jepang khususnya dari Sharp Corporation.
"Mulai dari yang kecil kita harus bisa menuju yang besar. Kini terbukti kita sudah bisa mengoperasionalkan 2 MW tenaga surya. Tujuan kita 500 MW kalau kita bersatu pasti bisa dan kalau tercapai akan jadi terbesar di dunia," kata Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin saat meresmikan operasional penggunaan pembangkit listrik tenaga surya untuk keperluan Asian Games, Sabtu (30/6/2019).
Acara ini juga dihadiri oleh wakil dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, PDPDE, Sharp Corporation, PLN, serta para pejabat daerah Sumatera Selatan dan Palembang di Stadion Olahraga Jakabaring Palembang.
Sementara pihak Sharp Corporation yang diwakili Tatsuya Sato mengharapkan pembangkit listrik tenaga surya dapat ikut membantu kesuksesan Pemda Sumatera Selatan khususnya dalam penyelenggaraan Asian Games mendatang.
Baca: Hari Ini Bangkai KM Sinar Bangun akan Ditarik, Jenazah Korban Berada di Kedalaman 450 Meter
"Pada kaitan hari ini, pembangunan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Alex Noerdin, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang telah berhasil memperkenalkan konsep "Green Sports City"," ungkap Sato.
"Sedangkan Sharp, bersama dengan PDPDE, akan terlibat dalam memperkenalkan pembangkit listrik tenaga surya yang pertama di Sumatera Selatan dan kami bangga dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi atau gas buang karbon dioksida atau CO2, berjalan seiring dengan pasokan energi bersih serta akrab lingkungan untuk negara Indonesia," kata Sato.
Proyek ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang melalui JCM sebagai bagian dari subsidi pengurangan emisi CO2.
Di masa mendatang pihak perusahaan dan PDPDE akan melakukan monitoring bersama terhadap pembangkit lisrik ini selama 17 tahun dan kredit CO2 akan dialokasikan kepada pemerintah Jepang dan Indonesia.
"Kita merencanakan akan membayarnya kepada pemerintah Indonesia di masa mendatang," kata Sato.