Baca tanpa iklan
Pelaksanaan dana desa di Indonesia yang bertujuan untuk membangun Indonesia dengan memberikan kewenangan desa dalam mengelola keuangan yang digelontorkan langsung oleh pemerintah pusat mendapat perhatian negara-negara lain.
Keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai pelaksana program tersebut menjadi sangat penting di mata dunia.
“Saat ini negara lain menunggu kisah sukses pelaksanaan dana desa. Terbukti beberapa waktu lalu, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo diminta berbicara di Forum Internasional IFAD di Roma untuk memaparkan keberhasilan program Dana Desa,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi saat membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Internasional dan Tata Cara Keprotokolan Internasional di Bogor, Senin (2/7) malam.
Sejalan dengan pernyataan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto, bahwa tiga tahun terakhir intensitas kerja sama luar negeri di Kemendes PDTT meningkat di berbagai sektor, terlibat dalam berbagai forum internasional dan mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, Sekjen Kemendes PDTT pun menyambut baik inisiatif diadakaannya workshop tersebut.
Menurutnya dengan hadirnya kementerian yang lebih besar ini membuat keterlibatan dengan pihak luar negeri pun meningkat baik secara multilateral maupun bilateral.
“Tumbuh kepercayaan dari negara-negara lain, posisi kita menjadi penting, mereka ingin menjalin hubungan atau relasi dengan pemerintah Republik Indonesia,” ungkapnya.
Untuk itu diperlukan kesiapan dukungan administrasi dalam mempersiapkan diri baik-baik dengan adanya golden opportunity yaitu keterlibatan kementerian dengan pihak luar negeri.
“Mau tidak mau kita berada di orbit global, sehingga kita harus mempersiapkan diri membekali dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan orbit tersebut agar kita tidak terpental keluar dari orbit di mana kita berada,” pesannya.
Menurut Sekjen, bukan hanya dukungan keuangan atau politik, namun dukungan administrasi menjadi sangat penting. Kita harus merasa bangga menjadi bagian dari bangsa yang sedang membangun dengan membangkitkan gerakan pembangunan di tingkat rural (desa), yang kesuksesannya sangat dinanti dunia.
“Untuk itu kita harus paham bagaimana menyiapkan letter of intent, memorandum of understanding, atau letter of agreement dengan negara-negara atau lembaga lain di luar negeri,” katanya.
Naskah kerja sama menjadi sangat penting dan seyogyanya tidak berhenti di atas kertas, namun komponen dan implikasinya juga harus dipahami. “Jangan sampai MoU kemudian menjadi RIP yang merupakan kepanjangan Rest in Paper,” kelakar Sekjen yang disambut tawa hadirin.
Workshop ini diikuti oleh Bagian Hukum dan Ortala di masing-masing kedirjenan dan keprotokolan Kemendes PDTT, dengan menghadirkan pembicara dan narasumber dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian secretariat Negara Republik Indonesia. (*)