Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi, turut menanggapi penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.
Dilansir TribunWow.com, hal itu tampak dari laman Twitter, @TeddyGusnaidi, yang diunggah pada Selasa (4/7/2018).
Diketahui, salah satu pasal yang menjadi polemik dan sorotan adalah pasal 7 ayat 1 huruf H yang menyebut jika bekas koruptor tak boleh nyaleg di Pileg 2019 nanti.
'Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi'.
• Dewan Pakar PKPI Sebut Larangan Mantan Koruptor Nyaleg yang Dibuat KPU Berbahaya dan Sia-sia
Teddy Gusnaidi pun mengatakan jika aturan tersebut berbahaya dan sia-sia lantaran bertentangan dengan Undang-undang Pemilu.
Menurutnya, KPU bahkan bisa dikenai sanksi atas hal tersebut.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan cara bagi para mantan koruptor yang ingin nyaleg agar tetap bisa mendaftar dan ikut kontestasi Pileg 2019.
Berikut pernyataan lengkap Teddy Gusnaidi mengenai hal tersebut.
"1. Saya mengatakan KPU Offside mengeluarkan PKPU larangan mantan Koruptor tidak boleh jadi caleg, itu bukan apa-apa, ini murni soal aturan hukum, bukan soal keinginan atau like dislike. Saya jelaskan ya..
@KPU_ID @bawaslu_RI.
• Uang Rp 30 Miliar Tenggelam Bersama KM Lestari Maju, Said Didu: Tak Penting, yang Terpenting Manusia
2. KPU telah melangkah terlalu jauh dari kewenangan mereka sebagai pelaksana UU.