Baca tanpa iklan
Kebijakan yang berfokus pada redistribusi aset dan akses seperti Reforma Agraria merupakan cara yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan yang disebabkan oleh masalah ketimpangan.
Arif Budimanta, Ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menjelaskan, kemiskinan di Indonesia merupakan hasil dari terkonsentrasinya kekayaan dan sumber-sumber pendapatan. Karena itu, hal ini menjadi masalah bangsa yang penting untuk diselesaikan.
Kebijakan Reforma Agraria yang dalam implementasinya merupakan program legalisasi aset dan redistribusi lahan dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan yang ampuh dalam menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan,” ujarnya dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) di Jakarta, Minggu (22/7).
Kebijakan itu, sambungnya, tidak hanya memberikan efek pertumbuhan akan tetapi juga memberikan efek distribusi. Cara itu, akan memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi perdesaan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan yang semakin buruk.
Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan Perdesaan per September 2012 sebesar 2,42 dan per September 2017 sebesar 2,43. Adapun, Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2012 tercatat 0,61 dan pada September 2017 sebesar 0,65.
Pasalnya, melalui Reforma Agraria konsentrasi penguasaan lahan bisa menurun karena adanya distribusi yang lebih merata atas faktor produksi produktif. Dengan begitu, masyarakat perdesaan bisa memanfaatkan lahan untuk meningkatkan perekonomian.
“Sebagian besar perdesaan masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian sehingga legalisasi dan redistribusi aset menjadi sangat penting,” jelas Arif.
Meskipun demikian, permasalah redistribusi aset bukan satu-satunya jalan keluar. Masyarakat perdesaan juga membutuhkan peningkatan akses untuk dapat mendukung kinerja aset tersebut, seperti kredit dan juga infastuktur yang dapat mendukung sektor pertanian.
Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), membangun Indonesia dari pinggiran, hingga Dana Desa menjadi faktor penopang lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat perdesaan.
“Meningkatnya aset dan akses kemudian didukung dengan program yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, seperti Dana Desa tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi wilayah perdesaan,” tuturnya.
Arif mencontohkan lapangan pekerjaan itu tercipta, salah satunya melalui industrialisasi desa sehingga terjadi moderenisasi di sektor pertaniaan. Petani tidak lagi hanya fokus pada hulu akan tetapi juga sampai dengan hilirisasi.
“Inilah pentingnya kita bersama-sama memberikan perhatian juga bagi perdesaan. Jika perdesaan bisa mandiri dan menjauh dari garis kemiskinan maka tentunya kemiskinan secara nasional akan turun secara signifikan,” tutupnya.(*)