News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

OTT KPK di Lapas Sukamiskin

Wiranto: Pemerintah Sudah Tentukan Pulau Terluar untuk Lapas Napi Korupsi

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kalapas Sukamiskin Wahid Husen saat meninggalkan gedung KPK usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7/2018). KPK menemukan adanya uang sejumlah Rp 139.300.000 dari dalam sel lapas napi korupsi Fahmi Darmawansyah. Selain itu, ada sejumlah catatan terkait sumber uang. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah sudah menentukan pulau terluar Indonesia mana saja yang akan dibangun lapas (Lembaga Pemasyarakatan) khusus untuk napi korupsi, terorisme sampai napi narkoba.

Namun Wiranto enggan menyebutkan di pulau mana saja akan dibangun lapas-lapas tersebut.

“Pemerintah sudah pilih pulau terluar untuk dibangun lapas khusus seperti kasus korupsi, terorisme hingga narkoba, karena lapas-lapas di Indonesia sekarang sudah terlalu penuh,” ungkap Wiranto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Ia mengatakan napi-napi setiap kasus harus disatukan dalam lapas yang sama, tidak boleh dicampur-campur.

Akan tetapi Wiranto menegaskan bahwa pembangunan lapas di pulau terluar membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan bahwa sembari menunggu pematangan rencana maka pemerintah memperbaiki dahulu lapas-lapas yang sudah ada.

“Misal di Nusakambangan sebenarnya masih cukup untuk dibangun tiga lapas lagi, terutama untuk membantu lapas-lapas yang sudah kelebihan penghuni napi terorisme, korupsi, dan narkoba itu,” katanya.

Lapas untuk napi kasus korupsi akhir-akhir ini menjadi sorotan karena kasus jual beli fasilitas di lapas yang melibatkan Kalapas Sukamiskin yang dibongkar oleh KPK.

Wiranto berharap napi korupsi tak lagi ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Bandung.

“Harapannya seperti itu, dibuat khusus supaya pembinaan maksimal, masalah seperti itu muncul karena lapas ada di tengah kota sehingga pengembangan fasilitas dan kapasitas terhambat,” ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini