Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut PKS membuka opsi abstain dalam penjajakan koalisi.
Menurut Suhud pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi dan bukan keputusan resmi partai.
Baca: Saling Sindir Kesiapan Asian Games, Anies Sebut Tantangan Jakarta Lebih Berat dari Pelembang
"Soal berita PKS Abstain yang lagi heboh sekarang saya ingin nyatakan itu pernyataan pribadi saya dan bukan merupakan keputusan resmi Partai," ujar Suhud kepada wartawan, Kamis, (2/8/2018).
Menurut Suhud terdapat dua tahap mekanisme dalam pengambilan keputusan strategis di PKS, termasuk untuk menentukan arah politik partai di Pilpres 2019.
Pertama yakni pembahasan di rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sebagai badan pekerja harian Mejelis Syuro.
"Dan yang Kedua, hasil keputusan DPTP dibawa ke sidang Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut dan diambil keputusan resmi PKS," pungkasnya.
Sebelumnya penjajakan Koalisi di poros Prabowo Subianto masih sangat alot. Belum ada kespekatan mengenai Calon Wakil Presiden yang akan diusung oleh empat partai yang kini menjalin komunikasi intensif yakni Gerindra, PKS, PAN, danDemokrat.
"Bukan mentok sih ya tapi belum ada kesamaan sikap dan pandangan, belum ada kesepahaman. Itu kan perlu waktu untuk bisa menentukan. Belum mentok, tapi masih proses pembahasan," ujar Direktur pencapresan PKS Suhud Alynudin saat dihubungi, Rabu, (1/8/2018).
Ia mengatakan partainya masih terus mengusahakan agar sembilan kadernya dan rekomendasi ijtima ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF-Ulama) diterima dalam koalisi.
Adapun Ijtima Ulama merekomendasikan dua opsi Capres-Cawapres yakni pasangan Prabowo-Salim Segaf Al Jufri atau Prabowo-Ustaz Abdul Somad.
Menurutnya kepastian arah politik PKS di Pilpres bergantung pada siapa Cawapres yang dipih nantinya.
"Iya jadi posisi kami menunggu apa keputusan Pak Prabowo. Mungkin koalisi bisa tetap berjalan. Jika tidak ya mungkin ada pembicaraan," katanya.
Oleh karena itu menurut Suhud, PKS masih membuka opsi untuk Abstain di 2019. Sama seperti Partai Demokrat 2014 lalu, ada kemungkinan PKS tidak mendukung poros Jokowi dan Poros Prabowo.
"(abstain)Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan. Tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," pungkasnya.