Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan unsur legislatif dalam hal ini DPRD masih rendah kesadarannya untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Khusus pada DPRD DKI Jakarta, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa mengimbau agar segera lapor LHKPN secara berkala ke KPK karena itu merupakan kewajiban.
"DPRD DKI kami imbau segera laporkan LHKPN terlebih beberapa waktu lalu pimpinan (KPK) sudah ketemu dengan pimpinan DPRD. Mereka janji akan lapor harta kekayaan dan kami sudah beri penjelasan," ucap Cahya, Sabtu (4/8/2018).
Terakhir Cahya juga mengucapkan terima kasih pada anggota DPRD yang sudah patuh menyampaikan LHKPN ke KPK.
"Ada kabupaten yang capai 100 persen lapor LHKPN, Humbang Hasundutan di Sumut terima kasih banyak. Harapan kami kedepan banyak anggota DPRD yang menyampaikan LHKPN," katanya.