Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau para elit dan tokoh masyarakat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri.
Seperti banyak negara lain, Indonesia memang masih menghadapi sejumlah persoalan. Namun, tidak selayaknya semua persoalan itu didramatisir sedemikian rupa layaknya Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensi.
Baca: Anak Penjahit Ini Berprestasi dan Diterima di Akpol, Sang Ayah Harus Menabung Dulu Untuk Ke Semarang
"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. Pun salah besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen jumlah penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/8/2018).
Pimpinan DPR menilai, esensi pernyataan-pernyataan itu tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat akan kondisi real bangsa dan negara dewasa ini.
Pernyataan-pernyataan itu cenderung menyesatkan karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara.
"Benar bahwa Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Pimpinan DPR tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Pun tak perlu dibantah bahwa utang luar negeri (ULN) bertambah," tutur Bamsoet.
Selain itu, masih ada warga yang hidup berselimut kemiskinan. Jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka.
Harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan. Korupsi pun masih marak. Itulah antara lain ragam persoalan terkini yang dihadapi Indonesia.
Namun, tidak berarti ragam persoalan klasik itu mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh atau sakit.
Pun, semua persoalan itu tidak menyebabkan negara ini dalam kondisi kritis sehingga diasumsikan hampir 50 persen dari total penduduk terperangkap dalam kemiskinan.
"Dramatisasi atas ragam persoalan itu berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat atas kondisi riel Indonesia dewasa ini. Sangat disayangkan karena dramatisasi persoalan itu justru digemakan oleh mereka yang berstatus elit atau tokoh masyarakat," tegas Bamsoet.
"Pemerintah butuh kritik. Namun, kritik atau kecaman kepada pemerintah hendaknya didukung data yang akurat dan fokus pada persoalan atau kebijakan. Kritik dengan data yang akurat dan fokus pada kebijakan akan memudahkan masyarakat memahami persoalan," pungkasnya.