Baca tanpa iklan
Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dilingkungan DPD RI. Untuk itu reformasi birokrasi tidak hanya diterjemahkan dalam pikiran namun pelaksanaannya.
“Reformasi birokrasi kita tidak terjemahkan dipikiran saja tapi pelaksanaannya atau bagaimana mengefektifkan,” ucap Plt. Sesjen DPD RI Ma’ruf Cahyono dalam acara Coffee Morning dengan tema ‘Efektifitas dan Reformasi Birokrasi’, di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Pada intinya, lanjutnya, bagaimana sebagai seorang birokrat mau melakukan ‘reform’. Tidak hanya reform, namun harus ditambahi dengan perubahan. “Tentunya perubahan menuju mimpi yaitu profesional dan akuntabel. Itu lah yang harus dijadikan visi dan misi kita,” jelas Ma’ruf.
Ia juga berharap hal tersebut bisa menjadi landasan pada setiap areal perubahan yang mau di reformasi. Dengan demikian penilaian Verifikasi Lapangan (Verlap) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) bisa meningkat.
“Kita targetkan reformasi birokrasi kita naik ke angka 70 dan bisa meningkat lebih dari itu. Untuk itu, kita harus mentargetkan A dalam semua aspek. Intinya reformasi birokrasi kita harus diterapkan bukan saja aspek formal namun sebaliknya,” ujar Ma’ruf.
Sementara itu, Pengarah Tim Manajemen Perubahan DPD RI Sefti Ramsiaty menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good goverment. “Jadi tujuan reformasi birokrasi kita sama-sama tahu untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik kinerja tinggi, bebas KKN, profesional, dan peningkatan layanan publik,” tegas dia.
Untuk itu, Tim Manajemen Perubahan DPD RI mencoba untuk mensinergikan aksi di masing-masing area perubahan. Tim juga telah menyiapkan beberapa aksi di tahun 2018 diantaranya penetapan unit wilayah bebas korupsi, pencanangan agent of changes, pencanangan budaya kerja, dan coffee morning.
“Coffee morning menurut saya aksi yang paling mudah untuk dilaksanakan. Nanti kita akan melakukan beberapa kali sesuai unit kerja sehingga reformasi birokrasi dapat tersolisiasikan dilingkungan Sekjen DPD RI,” papar Sefti. (*)