TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Denni Puspa Purbasari meminta semua pihak agar tak memasukkan isu rupiah ke konstelasi politik.
Ia menegaskan masyarakat tak perlu khawatir terhadap kondisi 2018 yang diisukan sama dengan krisis 1998.
"Bahwa yang terjadi di 2018 tidak sama dengan 1998. Indonesia tidak sama dengan Turki, Argentina yang jatuh. Masyarakat tetap tenang. Mengajak semua pihak jangan menggunakan yang terjadi pada rupiah ini ke konstelasi politik. Indonesia ini kan rumah kita bersama," ujar Denni dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2018).
Penting untuk diketahui, ujar Denni, bahwa Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saling berkoordinasi untuk mengupayakan tekanan dolar AS dapat turun.
"Kita punya pengalaman, membaca sinyal. Kita hargai langkah-langkah Bank Indonesia, cadangan devisa BI besar tetap ada di pasar. Tidak ada keseimbangan tanpa stabilitas, stabilitas itu nomor satu," katanya.
Denni menyebut Indonesia telah berpengalaman menangani badai keuangan di tahun 1998, 2005, ataupun 2008, sehingga pemerintah lebih siap menghadapi kondisi pelemahan rupiah.
"Masyarakat percayalah Bank sentral (BI) mengakumulasi pengetahuan (menangani kondisi seperti ini), kita semakin baik dari 1998," ujar perempuan berkacamata ini.