Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Juru bicara Partai Solidaritas (PSI) Indonesia bidang kepemudaan, Dedek Prayudi, menyanggah Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, yang menilai Kepala Daerah ikut didalam tim kampanye salah satu paslon adalah pelanggaran etika.
"Kami menilai beliau sangat tendensius. Saya menyarankan kepada beliau untuk tidak menggunakan standar karet dalam mengartikan etika politik," ucap Dedek alias Uki melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/9/2018).
Uki mencatat bahwa PAN tidak menggunakan standar yang sama ketika partai berlogo matahari itu menggunakan jasa kepala daerah yang baru dilantik ketika kampanye untuk paslon yang diusungnya pada pilkada 2018 lalu
"Justru beliau yang terkesan berstandar ganda. Ketika menguntungkan, standard etika yang diucapkannya tak berlaku. Contohnya ketika Wakil Gubernur DKI baru dilantik berkampanye untuk calon yang diusung PAN di pilgub Jawa Tengah," kata Uki.
Politisi berdarah Minang ini mengatakan bahwa aturan PKPU membolehkan kepala daerah untuk ikut kampanye, selama tidak menjadi ketua tim kampanye.
"Kami meminta siapapun yang menjadi peserta pileg dan pilpres untuk mengacu pada aturan yang berlaku, yakni PKPU no 23/2018, dimana disebutkan bahwa kepala daerah boleh menjadi bagian dari tim kampanye selain ketua. Jangan membuat definisi karet tentang etika, justru itu tidak etis," sambung Uki.
Uki mengungkit soal ditariknya Buni Yani sebagai bagian dari tim pemenangan Prabowo-Sandi yang tidak dipermasalahkannya, walaupun berstatus terpidana.
"Kami tidak pernah berpolemik soal mereka merekrut Buni Yani yang sudah dipidana pengadilan atas provokasi dan hoax di sosmed untuk menjadi tim sosmed mereka, itu hak mereka kalau memang hukum mengijinkan," ketus Uki.
Perihal dukungan banyaknya kepala daerah kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, Uki mengatakan itu karena kinerja pemerintahan Jokowi yang terasa dibanyak daerah.
"Para kepala daerah dapat merasakan hasil kerja Jokowi, mulai dari ekonomi tumbuh, kemiskinan ditekan, inflasi terjaga, pengangguran ditekan, daya beli meningkat, laju pembangunan infrastruktur tercepat sepanjang sejarah, juga ketimpangan ditekan," tutup Uki.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, menyatakan bahwa kepala daerah jangan terlibat dalam dukung mendukung di pilpres adalah pelanggaran etika politik.