Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan impor beras yang dilakukan di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus disikapi secara hati-hati.
Sebab, hal tersebut bisa menggerus elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan Wasekjen PKB, Daniel Johan saat ditemui Tribunnews.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
"Intinya kebijakan impor itu harus hati-hati dan terukur, karena kalau tidak terukur akan menggerus suara Pak Jokowi," ujar Daniel.
Baca: Untuk Tahun Ini, Impor Beras Hanya 2 Juta Ton
Wakil Ketua Komisi IV tersebut menilai, kebijakan impor sangat berbahaya bagi Jokowi sendiri.
Sehingga penggunaan basis data harus diperhatikan.
Menurutnya, kebijakan impor hanya bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan. Misalkan di saat produksi menurun dan permintaan tinggi.
"Jadi kita impor hanya yang kita butuh pada saat kita kekurangan tetapi dalam konteks beras jangan mengimpor pada saat petani lagi panen," tuturnya.
Lanjutnya, Daniel mengatakan stok beras saat ini banyak bahkan dapat dikatakan surplus.
Oleh karena itu, kebijakan impor beras yang dilakukan Kemendag harus dikaji ulang.
"Sekarang beras itu banyak di pusat-pusat produksi pertanian tetapi karena Bulog terhambat untuk menyerap beras petani karena dibatasi oleh harga yang rendah," tutup Johan.