TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo, telah mengirimi surat kepada KPK.
Dalam surat tersebut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, berujar bahwa Maryoto tidak dapat menghadiri pemeriksaan.
"Tidak hadir. Tadi kami menerima surat yang mengatakan ada kegiatan hari ini dan surat panggilan baru diterima kemarin. Saksi meminta penjadwalan ulang," ujar Febri, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Namun, Febri tak menjelaskan kapan penjadwalan ulang bakal dilaksanakan.
Selain itu, ia juga tak menyebut apa yang akan didalami dari Maryoto.
Rencananya, Maryoto bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SM (Syahri Mulyo) terkait proyek pekerjaan di Pemkan Tulungagung dan Blitar.
Diketahui, Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.
Syahri diduga menerima suap sejumlah Rp 1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.
Untuk kasusnya tersebut, Syahri Mulyo disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.