Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Operasional lippo Group Billy Sindoro, Selasa (16/10/2018) resmi ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan izin proyek properti Meikarta.
Sebelum kasus ini, Billy Sindoro pernah pula berurusan hukum dengan KPK dalam kasus dugaan penyuapan dnegan pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Billy dan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Barat.
Billy Sindoro saat itu diduga terlibat penyuapan dengan barang bukti pecahan uang Rp 100 ribu sebesar Rp 500 juta yang disimpan di dalam tas hitam.
Uang itu terkait perkara yang dilaporkan PT indosat Mega Media, Indonesia Tele Media, dan MNC Sky Network kepada KPPU pada September 2007. Mereka melaporkan televisi berbayar Astro TV dan PT Direct vision melakukan monopoli tayangan liga Inggris.
Billy akhirnya diganjar hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor tahun 2009. Billy dinilai terbukti melakukan penyuapan ke M Iqbal.
Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut Billy Sindoro dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.
Baca: Inves 8,4 Juta Euro, Daimler AG Segera Operasikan Pusat Riset Truk Mercedes-Benz di Turki
Terkait dua kasus hukum Billy Sindoro tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan sangat menyayangkan, karena Billy Sindoro tidak jera dan masih melakukan perbuaatan melawan hukum.
"Kami sayangkan dan sebenarnya mengecewakan bagi kita semua karena ada tersangka yang sebelumnya sudah pernah divonis bersalah oleh kasus yang juga ditangani KPK, saat ini kena lagi," ungkap Febri, Rabu (17/10/2018).
Febri melanjutkan kedepan pihaknya akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait tuntutan maksimal terkait dengan perbuatannya di kasus ini bagi Billy Sindoro.
"Akan dipertimbangkan terkait tuntutan maksimal. Pada 9 tersangka kasus ini, kami sampaikan juga bahwa tersangka punya hak untuk mengajukan diri sebagai Justice Collabolator. Ini menguntungkan tersangka apalagi pihak penerima karena penerima ancaman hukumannya tinggi," kata Febri Diansyah.