Baca tanpa iklan
Anggota Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Ayub Khan mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi yang masif di Provinsi Kalimantan Selatan. Pasalnya, jumlah kepesertaan pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Kalsel hanya di bawah 30 persen.
Masih banyak pekerja penerima upah, baik pekerja formal maupun pekerja informal yang belum mengetahui BPJS Ketenagakerjaan.
“Padahal, universal total covered sesuai dengan Instruksi Presiden, pada tahun 2019 seluruh Indonesia harus sudah ter-cover. Ini sudah akhir tahun 2018, tetapi jumlah kepesertaan di Kalsel masih di bawah 30 persen,” kata Ayub saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI ke Banjarmasin, Kalsel, Selasa (16/10/2018). Tim Kunspek dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Syamsucl Bachri.
Ayub menjelaskan, khusus untuk pekerja di sektor informal, seperti nelayan, buruh tani, supir dan lain sebagainya, harus mengetahui program BPJS Ketenagerkerjaan ini.
Dengan iuran senilai Rp 16.800 per bulan, mereka banyak mendapatkan manfaat. Ia berharap, dengan sosialisasi yang masif, para pekerja berduyun-duyun mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Berkaca hal tersebut, Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melihat sudah ada kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah, tetapi seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada kenyataannya belum diikutsertakan untuk sosialisasi, padahal organisasi ini banyak menaungi pekerja dan perusahaan-perusahaan.
“Terutama untuk sektor informal yang lebih ditingkatkan, karena di sini masih sedikit yang tahu apa manfaat yang diperoleh jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tambah legislator Partai Demokrat itu.
Sebagai stimulan, Ayub mencontohkan pekerja di sektor informal, yakni supir angkot di Kabupaten Bogor yang baru saja mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ternyata keesokan harinya meninggal dunia karena dibunuh oleh orang tidak dikenal.
Keluarga supir tersebut langsung mendapatkan bantuan santunan kematian serta bantuan lainnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat-manfaat ini yang masih belum diketahui oleh banyak pekerja.
“Kami harap dengan segera agar BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kreatifitas baru untuk menarik keikutsertaan para pekerja, baik pekerja formal maupun informal agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik,” tutup legislator dapil Jawa Timur itu.(*)