Disinggung Dana Kelurahan, Jokowi : Banyak Politikus Sontoloyo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎ Presiden Joko Widodo mengaku heran kepada sebagian politikus yang kerap menyampaikan narasi negatif terkait program-program pemerintah.

Salah satu program pemerintah yang diributkan polikus tersebut, yaitu rencana penyaluran dana kelurahan pada‎ tahun depan.

"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat, hati-hati saya titip ini, hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," ujar Jokowi seusai menyerahkan sertipikat tanah di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018) sore.

Jokowi berpesan kepada masyarakat agar selalu menyaring informasi yang diterimanya, baik melalui media sosial maupun secara langsung dan jangan mudah terpengaruh politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat.

"Filter mana yang bener, mana yang enggak bener, masyarakat saya lihat sekarang sudah semakin pintar, semakin matang dalam berpolitik," papar Jokowi.

Baca: Maruf Amin Sebut Esemka Bakal Diproduksi Massal, Pemerhati Otomotif: Agak Aneh, Tiba-tiba Surprise

Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan yang rencananya dimulai pada awal tahun mendatang.

Mengutip keterangan Biro Pers Kepresidenan, kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

Baca: Ikut Acara Jokowi Bagikan Serpifikat Tanah, Ini Kata Anies

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," ujar Presiden saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, pada Jumat (19/10/2018).

Namun, rencana Presiden menyalurkan dana kelurahan pada tahun depan banyak dipertanyakan oleh politisi dari oposisi, dimana mereka menilai keinginan tersebut bermuatan politik jelang Pilpres 2019.