Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Partai Berkarya tak mempermasalahkan jika negara yang tak membiayai dana saksi untuk Pemilu 2019.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Jatim, Didik Junaedi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah anggaran.
"Menurut kami, tidak masalah. Seandainya disetujui melalui dana APBN tetap bagus. Namun, kalau pada akhirnya tak disetujui, kembali ke partai masing-masing. Sama seperti pemilu sebelumnya," kata Didik kepada Surya, Kamis (25/10/2018).
Didik menegaskan, sebagai parpol, sudah selaiknya untuk menyiapkan anggaran untuk saksi.
"Kalau masalah anggaran taktis untuk pemenangan, kami rasa tiap partai harus siap. Kalau sudah memutuskan untuk masuk di medan pertempuran, ya harus siap," tegas Didik.
Baca: Selama Diculik ISIS 40 Bulan Lamanya, Wartawan Jepang Junpei Yasuda Mengaku Bernama Umar Warga Korea
"Artinya, kalau sudah lolos DCT (Daftar Caleg Tetap) ya harus mempersiapkan untuk anggaran dana untuk segala sesuatunya. Termasuk kampanye dan dana saksi," lanjut Caleg DPRD Jatim dari Dapil Jatim III (Probolinggo-Pasuruan) ini.
Apalagi menurutnya, Partai Berkarya yang diketuai oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memiliki finansial kuat.
Tommy masuk dalam sepuluh besar tokoh partai terkaya dan berada di peringkat ke-60 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan menyentuh 670 juta dolar AS atau setara Rp 9,6 triliun.
Belum lagi dengan adanya Siti Hardijanti Rukmana (Ketua DPW Berkarya DKI Jakarta) atau Mbak Tutut dengan harta mencapai 250 juta dolar AS dan Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto (Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya) dengan kekayaan mencapai 75 juta dolar AS.
Baca: Jenazah Danlanal Dumai Kolonel Yose Dimakamkan Sebelum Salat Jumat di TPU Wakaf Pangkalan Jati
"Ketua Umum kami menjadi salah satu yang terkaya di Indonesia. Artinya, kalau partai lain saja mampu, mengapa partai kami tidak?," ujarnya optimistis.
Namun, dia belum mau menjelaskan besaran dana saksi yang disiapkan dan akan berkoordinasi dengan caleg lain dan juga tim pemenangan di pilpres.
"Sehingga, kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Mungkin akan diputuskan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan saat ini kementerian hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi yang masuk dalam pos belanja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal ini belum termasuk untuk ongkos saksi selama bertugas seperti halnya yang diusulkan oleh parpol.
Artikel ini telah tayang di Tribunjatim.com dengan judul Soal Dana Saksi Pemilu 2019 Tak Dibiayai Negara, Partai Berkarya Jatim Mengaku Tak Masalah