Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah pimpinan ormas islam yang hadir dalam pertemuan di kediaman dinas Wapres Jusuf Kalla, menyerukan agar rakyat tak mudah diadu domba.
"Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba, dan pecah belah," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman dinas Wapres RI, Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Jumat malam (26/10/2018).
Pertemuan tertutup itu merupakan buntut pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, pada Senin 22 Oktober 2018 lalu.
JK sebagai wakil pemerintahan menyebut upaya tersebut diharapkan dapat meredam keadaan yang disinyalir memanas.
"Pertemuan antara ketua ormas setiap saat bisa terjadi bukan hanya ada peristiwa itu. Tapi karena ada kecenderungan, ada banyak pertanyaan dari masyarakat apa sikap kita bersama, inilah sikap kita," kata Kalla.
Tercatat sejumlah pimpinan ormas hadir pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, seperti Ketua MUI Ma'ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua PBNU Said Aqil, maupun Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva.
Kemudian, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar,
Sekjen MUI Anwar Abbas, Sekjen PB NU Helmy Faishal
Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, Cendekiawan Muslim Azzyumardi Azra, serta Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.
Selain itu hadir pula, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Cahyanto, serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.
Salah satu dari lima poin yang disepakati dalam pernyataan bersama adalah, di mana rakyat menghindari segala bentuk upaya adu domba dan pecah belah.
"Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap Umat Islam marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah," ujar Kalla yang didapuk membacakan 5 poin pernyataan bersama tersebut.