Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto menyebut aksi 211 yang dilakukan besok Jumat (2/11/2018) untuk memprotes pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat sudah kurang relevan.
Pernyataan itu ditujukan bagi tuntutan massa yang sudah disampaikan pada Jumat (26/10/2018) pekan lalu untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran melalui jalur hukum.
Menurut Wiranto, polisi telah sungguh-sungguh menindaklanjuti peristiwa pembakaran itu di ranah hukum.
“Pelaksanaan aksi unjuk rasa dalam konteks ini (hukum) sudah kurang relevan, kenapa, karena polisi sudah secara sungguh-sungguh menegakkan hukum, polisi sudah tetapkan tersangka, sudah tentukan pasal-pasalnya, dan berkas akan segera diserahkan ke pengadilan, semua sudah transparan dan cepat sesuai tuntutan masyarakat,” ungkapnya.
Hal itu disampaikan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).
Wiranto juga mengatakan kurang relevan karena semua tokoh agam mengedepankan penyelesaian secara musyawarah terhadap kasus tersebut.
“Tokoh agama, pimpinan organisasi Islam, ulama mangatakan agar mengedepankan musyawarah untuk selesaikan masalah itu, untuk kebaikan sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, mencari kebenaran, dan pernyataan mereka adalah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum,” imbuh Wiranto.
Baca: Polisi Pastikan Bagian Tubuh Semua Korban Lion Air yang Sudah Dikirim Tak Ditemukan Luka Bakar
Mantan Panglima TNI itu juga mengatakan tuntutan masyarakat sudah dipenuhi dengan cara pelaku dan organisasi tempat mereka bernaung sudah meminta maaf.
“Pelaku sudah minta maaf, begitu pula dengan induk organisasinya, bahkan pelaku sampi diberi sanksi, tuntutan masyarakat sudah dipenuhi,” tegasnya.
Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengajak umat Islam untuk melakukan aksi unjuk rasa bela Tauhid 211 pada Jumat besok untuk menuntut pembubaran Banser NU di mana beberapa anggotanya diketahui melakukan pembakaran bendera di Garut tersebut.