Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bahwa Presiden Joko Widodo pernah berjanji mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai negeri sipil.
"Oh enggak juga, sebentar dulu, janji di mana?" kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018).
Moeldoko mengatakan, justru yang banyak berjanji untuk memperjuangkan nasib para honorer adalah para calon kepala daerah yang berlaga pada Pilkada Serentak 2017 dan Pilkada Serentak 2018.
Namun, kini pemerintah pusat yang ditagih janjinya oleh para guru honorer.
"Makanya sekarang tegas Presiden, enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS dan seterusnya. Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik," kata Moeldoko.
Baca: Fakta-fakta Aksi Demonstrasi Guru Honorer, Menginap di Depan Istana hingga Kesal pada Respons Jokowi
Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengakomodir aspirasi guru honorer.
Menurut dia, setidaknya ada tiga tahap yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodir tuntutan tersebut.
Pertama, pemerintah membuka formasi CPNS khusus untuk guru honorer.
Namun, guru honorer yang bisa mengikuti tes ini hanya mereka yang berusia di bawah 35 tahun sebagaimana ketentuan UU ASN.
Tahap kedua, bagi mereka yang tak bisa mengikuti tes CPNS bisa mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Peraturan Pemerintah tentang PPPK saat ini tengah difinalisasi.
Baca: Pemerintah Perhatikan Nasib Honorer
Tahap ketiga, jika guru honorer juga tidak lolos sebagai P3K, maka pemerintah akan mengupayakan agar sisa tenaga honorer yang ada ditingkatkan upahnya.
"Ya sudah, itu solusinya. Kan demo bukan hanya sekarang, tapi dari dulu. Karena demo itu lah terus kita ada solusi itu, tiga solusi," kata dia.
Moeldoko mengakui, solusi yang ditawarkan pemerintah itu memang tidak bisa memuaskan seluruh guru honorer.
Namun, pemerintah masih akan berpegang pada tiga solusi itu dan tak akan mengambil kebijakan baru.
"Sekarang masih ada yang enggak puas, ya enggak bisa semuanya dipenuhi dong," kata Moeldoko.
Aksi guru honorer
Sebelumnya, para guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di sebrang Istana untuk menuntut agar mereka diangkat sebagai pegawai negeri sipil.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa itu sudah dilakukan di sebrang Istana sejak Selasa (30/10/2018).
Namun, karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa pun bermalam di seputaran Istana.
Setelah bermalam di sebrang Istana, pada Rabu paginya, aksi kembali dilanjutkan.
Akhirnya perwakilan massa diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu sore.
Menurut Titi, pihak KSP tak menjanjikan apapun terkait nasib para guru honorer.
Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh pihak KSP.
Akhirnya, pada Rabu sore itu, para guru honorer terpaksa membubarkan aksi tanpa membawa hasil.
Janji Jokowi
Titi mengatakan, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi.
Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah.
Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.
Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer.
"Katanya 'Iya akan diselesaikan'. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak," kata Titi.
Akan tetapi, menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi.
Sebab, pemerintah hanya membuka kesempatan guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu.(Kompas.com/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Bantah Jokowi Pernah Berjanji Angkat Seluruh Guru Honorer"