Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai upaya mengantisipasi terjadi serangan siber jelang pemilihan umum (pemilu) 2019, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerjasama dengan sejumlah penyedia internet hingga media sosial.
"Kami melakukan komunikasi melalui internet service provider seperti telkom, biznet serta provider media sosial seperti facebook dan twitter yang berpotensi ada ancaman siber," ujar Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Marsma TNI Asep Chaerudin, di acara Rakornas Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019, bertempat di Hotel El Royale Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).
Baca: BSSN Pastikan Berupaya Maksimal Amankan Data Pemilu 100 Persen
Jelang Pemilu 2019, BSSN memprediksi bakal banyak informasi bohong alias hoaks yang berterbaran.
Oleh karena itu, penguatan pertahanan dari siber perlu dilakukan bersama-sama dengan Komenterian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Adapun strategi pemerintah mengamankan infrastruktur dari teknologi dan informasi yang digunakan di pemilu. Ada kegiatan sweeping dan pengawasan di seluruh server yang dipergunakan pemerintah.
Baca: Putus dari Luna Maya, Ini Kisah Reino Barack dari Tokyo ke London Temui Syahrini dan Pengakuan Inces
"IT yang digunakan KPU dan Bawaslu akan diawasi dalam hal ini. Terakhir, kami juga melakukan kolaborasi dengan kementarian lembaga terkait dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan upaya, strategi, langkah mewujudkan siber yang aman," kata dia.
Belakangan, penguatan dunia siber dilakukan menyusul histori serangan siber di sejumlah negara maju. Beberapa diantaranya, menurut dia, di Ukraina pada tahun 2014, di Inggris tahun 2016 serta serangan siber di Jerman dan Prancis di tahun 2017.
Baca: BSSN Siap Amankan Pelaksanaan Pilpres 2019
Selama upaya peretasan itu, dia menambahkan, bentuk serangan siber yang menggelontorkan data menjatuhkan salah satu pasangan calon di pemilu. Data itu disebarluaskan ke media sosial dan mampu menggiring opini publik.
"Serangan siber mereka diretas dan bisa menembus central election. Bahkan berhasil memanipulasi hasil data. Tentu, kami tidak berharap itu terjadi di negara (Indonesia,-red). Maka dari itu, kami terus mengadakan pencegahan dan melakukan koordinasi," tambahnya.