Baca tanpa iklan
Komisi II DPR RI mengapresiasi dan mendorong Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang terus berupaya meningkatkan berbagai sisi kehidupan masyarakat adat Baduy dengan tetap mempertahankan kehidupan adatnya.
Komisi II DPR RI juga mengunjungi lokasi masyarakat Baduy Luar, dan bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan berdialog berbagai masalah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, usai pertemuan dengan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi dan jajaran, Kamis (22/11/2018) menjelaskan, kunspek kali ini dimaksudkan untuk mendapatkan banyak informasi dan pengawasan terkait persoalan pertanahan.
Menurut Herman, ada keunikan di Lebak dengan masih adanya masyarakat adat, komunitas yang berpegang pada adat yaitu Baduy.
Selain terkait dengan persoalan bagaimana menjaga masyarakat adat ini tetap eksis di tengah berkembangnya populasi masyarakat Baduy, kita harus memberi perhatian khusus terhadap pengembangan Kawasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Sejak lama, lanjut legislator Partai Demokrat itu, Kabupaten Lebak pada tahap tumbuh setelah lama menjadi sebagai kabupaten tertinggal, sehingga semua elemen harus mendorong supaya ada peningkatan kesejahteraan, pendapatan, dan kesehatan.
Selain itu Komisi II DPR RI juga akan melihat sebuah pertumbuhan baru di Kabupaten Lebak.
Konsekuensinya, kata Herman, pertumbuhan itu sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lahan dan tanah.
Kabupaten Lebak sendiri agak sulit berkembang karena dibatasi oleh kawasan hutan dan HGU Perkebunan.
“Karena itu kedatangan Komisi II dalam rangka memberi solusi bagaimana kita bisa mendorong agar daerah pertumbuhan ini sejalan dengan ketersediaan tanah dan lahan sebagai sarana pembangunan di Lebak,” jelasnya.
Ditambahkan Herman, di Lebak ada lahan seluas 59 hektar yang bersisian dengan PTPN, ada 65 hektar yang beririsan dengan Kawasan Perhutani, ada juga dengan HGU lainnya. Dari PTPN VIII dalam kesempatan ini menyatakan siap melepas lahannya untuk perluasan Kabupaten Lebak.
Komisi II DPR RI menyatakan siap membantu menyelesaikan dengan solusi sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kunjungan ini menyertakan pejabat dari Kementerian ATR-BPN dan PTPN VIII serta pejabat terkait lainnya.
Menjawab pertanyaan bahwa PTPN VIII mempersilahkan lahannya kepada Pemkab Lebak, Herman menyatakan, PTPN dan Perhutani sudah sepakat sebagian kawasannya diambil sebagai bagian wilayah Kabupaten Lebak.
Meski demikian, terkait dengan pengalihan hak atas barang milik negara itu juga tidak semudah yang kita bayangkan.
Setelah ada ijin dari Kementerian BUMN kemudian beralih hak atau kepemilikan Pemkab, masih banyak faktor dan aspek yang harus dirumuskan supaya sehingga tidak menabrak aturan hukum.
”Ini yang perlu dirumuskan dan sudah dibahas di RUU Pertanahan bahwa terkait dengan barang milik negara harus betul-betul dirumuskan secara tepat,” kata legislator legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat itu menambahkan.
Terkait persiapan Pemilu serentak April 2019, kata Herman juga ada keunikan dan ingin belajar dari komunitas Baduy.
Sebagaimana dipresentasikan Wabup Lebak, pemilihnya ada tapi tidak bisa membangun TPS di lokasi masyarakat Baduy.
Sehingga aparat menyiapkan TPS-nya, kemudian daftar pemilih tetap (DPT) disiapkan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat setempat .
Ada 11 ribu masyarakat Baduy pemegang DPT, mengenai bagaimana mekanismenya akan dibicarakan dengan KPU untuk mengakomodir terhadap masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adatnya ini. (*)