Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Kerajaan Saudi Arabia menarik Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad Al Shuaibi atas cuitannya terkait Reuni Akbar 212.
Ketua DPP PDIP Hamka Haq mengatakan, partainya setuju dengan desakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar Osamah Muhammad Al-Suaibi dipulangkan ke negara asalnya. Pasalnya, cuitan tersebut dinilai telah melanggar diplomasi Indonesia dan Arab Saudi.
"PDI Perjuangan mendukung sikap tegas PBNU yang meminta Kerajaan Saudi Arabia memulangkan Dubes H.E. Osama bin Mohammed Abdullah Al-Suaibi dan menggantikan dengan pejabat Dubes baru," ujar Hamka melalui keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018).
Hamka mengimbau agar Kerajaan Saudi Arabia mengganti Osama dengan pejabat yang memahami kode etik diplomatik dan menghargai atau tidak mencampuri urusan dan kedaulatan bangsa dan pemerintah Indonesia.
Baca: 6 Bandara Terindah di Dunia, Punya Arsitektur Unik dan Koleksi Unik
Hamka menjelaskan pernyataan Dubes Saudi Arabia yang mengatakan bahwa "Reuni 212 merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh sesorang atau organisasi sesat dan menyimpang, sebulan yang lalu" sebagai pernyataan seorang diplomat yang telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia dan melanggar kode etik serta prinsip-prinsip diplomatik.
"PDI Perjuangan menyesalkan sikap Dubes Arab Saudi tersebut yang telah menuduh secara implisit, organisasi kepemudaan GP Ansor sebagai organisasi yang bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU, sebagai organisasi yang sesat," ucapnya.
Sikap Dubes Saudi Arabia tersebut, ucap Hamka, berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin, bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia. Hamka meyakini Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti sikap dari PBNU.
"PDI Perjuangan percaya, bahwa Pemerintahan Jokowi yang responsif dan memegang teguh etika diplomasi politik internasional, akan menindaklanjuti sikap dari PBNU," ucap Hamka.