Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerbang depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menteng, Jakarta Pusat, dipenuhi puluhan orang yang menyuarakan orasi mereka menggunakan pelantang suara.
Mereka antara lain berasal dari KontraS, LBH Jakarta, Amnesty Internasional, Yayasan LBHI dan sejumlah masyarakat korban kekerasan HAM.
Pantauan di lokasi, mereka sudah berada di sana sekira pukul 13.00 WIB.
Beberapa poster dibentangkan, seperti 'Jokowi Mana Janjimu?', 'Korban Kerusuhan Mei 1998', 'Pulangkan Mereka yang Hilang', 'Munir: Dibunuh karena Benar', dan berbagai macam poster pamflet lainnya.
"Kasus pelanggaran HAM masih nol, tidak ada yang ditangani, tidak ada yang tuntas," kata Arif Maulana selaku Direktur LBH Jakarta di depan Kantor Komnas HAM, Selasa (11/12/2018).
Arif menambahkan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan tersebut bukannya diselesaikan oleh pemerintah, tetapi malah berani berjanji untuk dijadikan komoditas politik.
"Nawacita sekarang sudah menjadi nawacitata," tambah Arif.
Sementara itu, Putri Kanesia selaku Wakil Koordinator KontraS menyampaikan bahwa aksi mereka sekarang ini karena adanya kekecewaan terkait berlarut-larutnya penanganan kasus HAM di Indonesia.
"Kami menyesalkan bahwa lagi-lagi isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu hanya dijadikan komoditas politik atau pencitraan untuk meraih dukungan dari para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat," kata Putri.
Baca: Gerindra Diprotes Ucapkan Selamat ke Persija, Fadli Zon: Saya Pendukung Persib-Persija
Seperti diketahui, di dalam Komnas HAM berlangsung rangkaian acara Peringatan Hari HAM Internasional ke-70, dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berada di lokasi, bersama Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (purn) Moeldoko dan beberapa tokoh agama dan masyarakat.
Baik Jusuf Kalla dan Moeldoko tidak ada yang memberikan pernyataan terkait adanya aksi massa tersebut.
Dan Ketika massa aksi gabungan mengetahui bahwa Jokowi tidak hadir, banyak yang menyayangkan dan mempertanyakan.
Beberapa celetukan dan guyonan keluar dari salah satu massa aksi, apakah Jokowi takut didemo, alasan lainnya.
Putri awalnya berharap Jokowi hadir dan menemui massa aksi.
"Dan juga kami berharap pertemuan ini tidak dijadikan ajang pencitraan semata menjelang Pilpres 2019, tetapi dijadikan ruang untuk mendiskusikan langkah stategis dan konkret untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM lainmya di Indonesia," pungkasnya.