Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut beberapa pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tidak menerima gaji selama 5 bulan.
Hal tersebut terungkap seiring terungkapnya kasus korupsi dana hibah pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada KONI Tahun Anggaran 2018.
"Kami mendapat informasi bahkan sejumlah pegawai KONI telah 5 bulan terakhir belum menerima gaji," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018).
Baca: Menkumham Minta Polri dan BNN Lebih Serius Miskinkan Bandar Narkoba
Saut sangat menyesalkan kejadian tersebut.
Menurutnya, dana bantuan yang diperuntukkan sebagai modal pembinaan dan peningkatan prestasi atlet tidak seharusnya disalahgunakan.
“KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap yang melibatkan pejabat di Kemenpora dan Pengurus KONI. Para pejabat yang memiliki peran strategis untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlet demi mewujudkan prestasi olahraga nasional, justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari dana operasional KONI," kata Saut.
Baca: Perhatian Pemerintah Terhadap Perkembangan Olahraga Muay Thai di Indonesia Dirasa Minim
KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait kasus dana hibah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.
Dua tersangka diduga sebagai pemberi suap di antaranya Ending Fuad Hamidy, Sekretaris Jenderal KONI dan Jhonny E, Bendahara Umum KONI.
Sementara tiga tersangka diduga sebagai penerima suap di antaranya Mulyana, Deputi IV Kemenpora; Adhi Purnomo, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) pada Kemenpora dan kawan-kawan; dan Eko Triyanto, Staf Kemenpora dan kawan-kawan.
Diduga Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah Pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora.
Baca: Kisah pasangan neo-Nazi yang menamai anaknya Adolf Hitler dan mengajarinya hormat ala Nazi
Kemudian Mulyana diduga menerima uang dalam ATM dengan saldo sekira Rp100 juta terkait penyaluran dana bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.
Selain itu, pada April 2018 Mulyana juga menerima 1 unit mobil Toyota Fortuner, kemudian pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhony.
Kemudian pada September 2018, Mulyana menerima 1 unit smartphone Samsung Galaxy Note 9.
Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan ialah sebesar Rp17,9 miliar.
Di tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.
Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai 'akal-akalan' dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.
Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.
Atas perbuatannya, Ending dan Jhony disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, Mulyana disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Untuk Adhi Purnomo dan Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.