Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait ekosistem dan pengelolaan limbah pertambangan atau tailing, pemerintah telah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan kajian.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ilyas Asaad dalam agenda bertajuk 'Perkembangan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Freeport Indonesia'.
Baca: Pemerintah Kaji Pemanfaatan Tailing Freeport untuk Infrastruktur
Tailing merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan, namun limbah jenis ini ternyata bisa dimanfaatkan dan tidak selalu berdampak negatif bagi lingkungan.
Pemerintah melalui KLHK pun akan melakukan pendampingan mengacu pada kajian tersebut.
"Hasilnya nanti akan kami bahas bersama dulu, sebelum kajian (ekosistem itu) diimplementasikan," ujar Ilyas, di Gedung Manggala Wanabakti, Kompleks KLHK, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Nantinya jika kajian sudah rampung, proses selanjutnya adalah persetujuan, satu di antaranya adalah mendapatkan tanda tangan dari Menteri LHK Siti Nurbaya.
Menurut lyas, limbah tailing sebenarnya bisa dimanfaatkan pula sebagai bahan pembuatan material bangunan maupun infrastruktur.
Sehingga kajian tersebut juga bisa saja melibatkan lembaga lainnya yang terkait dengan pemanfaatan limbah itu.
Terkait pemanfaatan, kehidupan masyarakat sekitar pun bisa lebih sejahtera dengan adanya tailing PTFI tersebut.
"Paling mudah misalnya ya dimanfaatkan untuk (pembuatan) batako, nantinya masyarakat tidak perlu beli batako, tapi dapat diolah dari tailing," kata Ilyas.
Baca: Pencaplokan Freeport Kado Akhir Tahun Paling Spesial
Perlu diketahui, kajian terkait ekosistem dan pengelolaan limbah pertambangan itu telah dimulai sejak Januari ini.
Proses tersebut pun ditargetkan akan selesai sebelum akhir 2019.