Baca tanpa iklan
Cek fakta Debat Capres Cawapres 2019, Pernyataan Prabowo: Jateng Lebih Besar dari Malaysia. Benarkah demikian?
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung kesejahteraan gubernur di Indonesia yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang ditanganinya.
Dalam pernyataannya tersebut, Prabowo juga menyebutkan bahwa luas wilayah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia.
Padahal, gaji yang didapat terbilang kecil.
Baca: BPN: Dengan Berjoget, Prabowo-Sandiaga Dapat Apresiasi Masyarakat
"Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar," kata Prabowo dalam debat perdana, Kamis (17/1/2019) malam di Gedung Bidakara, Jakarta.
Benarkah pernyataan Prabowo tersebut?
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah 32.544, 12 km persegi.
Sementara, dilansir dari Britanica, Malaysia terdiri dari dua wilayah, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur, yang berada di Pulau Kalimantan.
Luas Malaysia seluruhnya adalah 330.323 km persegi.
Klarifikasi BPN
Direktur Materi dan Debat Pasangan Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengklarifikasi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut, Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari pada Malaysia saat debat pertama Pilpres.
Menurut Sudirman, maksud Prabowo bukan dilihat dari luas wilayah, tetapi jumlah penduduk.
“(Pernyataan Prabowo) bukan luas wilayah, itu soal ukuran penduduk besarnya. Itu kan bisa diukur dari luas, bisa diukur dari kompleksitas masalah,” jelas Sudirman saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).
Sudirman mengatakan, ke depan dalam debat pasangan Prabowo-Sandiaga akan berusaha menampilkan terbaik, terutama yang berkaitan dengan data.
Hal itu dilakukan untuk memastikan data-data yang dibawa saat debat tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
“Ini debat level strategis tidak mungkin sempurna dalam urusan data dan detail, karena presiden bekerja dengan segala perangkat. Tapi kita berusaha untuk lebih baik, agar tidak menyampaikan fakta yang berujung kontroversi,” tutur Sudirman.
Menurut Sudirman, perkataan Prabowo itu merupakan kekeliruan dalam tataran yang “kecil” sehingga tak perlu dipermasalahkan.
“Kekeliruan kecil itu fair saja, yang penting pesan utama nyampai ke masyarakat dari kami,” kata mantan Menteri ESDM itu.
Berikut kutipan transkip dalam debat pertama pasangan Capres dan Cawapres 2019 yang dirilis oleh debatcapres.bahasakita.co.id.
Transkip ini dibuat oleh alat transkripsi otomatis secara real time, Notula.
Debat Capres Segmen 3
Waktu :20:57 17/01/2019 sampai 20:57 17/01/2019
1 [Imam Priyono (21:04 17/01/2019)]
Iya penonton, pendengar, dan warganet dimanapun Anda berada. Kita sama-sama kembali di sebuah suasana luar biasa, yaitu debat pertama pasangan capres dan cawapres 2019. Dan sekarang kita memasuki ke tema korupsi dan nepotisme. Mohon maaf, korupsi dan terorisme. Dan peraturannya masih tetap sama dengan segmen sebelumnya dan pertanyaan ya saya lagi kami mengingatkan hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali. Kami berharap dalam debat kali ini narasi kuat dan fundamental hadir di tengah ruang publik. Di meja saya sudah ada lima buah amplop dari huruf A hingga huruf E. Kemudian pilihan akan diambil kembali oleh masing-masing paslon dan akan di bantu oleh Ira Koesno.
3 [Ira Koesno (21:05 17/01/2019)]
Pak Jokowi dan Pak Maruf
Silakan siapa yang mau mengambil. Saya ditunjukkan pak ya. A,
4 [Imam Priyono (21:05 17/01/2019)]
Amplop A, saya langsung ambil amplop A. Ini amplopnya masih tersegel dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Baik, saya hanya bacakan sekali mohon diperhatikan, Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini. Waktunya 2 menit di mulai saat Anda berbicara.
6 [Joko Widodo (21:06 17/01/2019)]
Prinsipnya recruitment itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi recruitment harus dilakukan transparan sederhana dengan standar-standar yang jelas dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyedia dan sistem di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu sehingga kita harapkan, kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik dan kita harapkan dengan recruitment-recruitment ini jabatan-jabatan baik itu Bupati, baik itu Walikota, baik itu Gubernur dan seterusnya kita akan dapatkan putra-putri terbaik karena memang recruitment-nya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Contoh rekrutmen ASN kita, PNS kita bila pasar terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus.
[Imam Priyono]
Waktu habis kami persilakan paslon 02 menanggapi waktunya 1 menit.
8 [Prabowo Subianto (21:08 17/01/2019)]
Ya jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkrit praktis dan segera. Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya delapan juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar berniat untuk memperbaiki itu kita segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan kebutuhan kampanye, sebagai contoh TV adalah milik rakyat dunia maya jadi enggak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV. Demikian juga radio demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu harus...
11 [Imam Priyono (21:09 17/01/2019)]
Waktunya habis, Selanjutnya saya persilakan kembali di tanggapi waktunya 1 menit,
12 [Joko Widodo (21:09 17/01/2019)]
Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh saya sendiri, pada saat pemilihan walikota saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu, ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Artinya apa pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tanpa mengedepankan finansial.
13 [Imam Priyono (21:10 17/01/2019)]
Waktunya habis. Sebelum kami melanjutkan, kami mengingatkan untuk para pendukung khususnya 02 mohon kami berharap saling menjaga dan saling menghormati. Dan selanjutnya kami akan menuju ke sesi 2 tema korupsi dan kami persilakan Ira menuju ke paslon 02.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klarifikasi BPN soal Pernyataan Prabowo "Jateng Lebih Besar dari Malaysia"