Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut anggara negara mengalami kebocoran sebanyak Rp. 500 miliar atau 25 persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) RI.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pandangan tersebut tidak didasari data dari kelembagaan yang kompeten dan relevan.
"Kita punya lembaga antara lain BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kita juga punya instrumen hukum yang mengawali dan mengawasi dengan baik.
Jadi jangan memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semua," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Baca: Indonesia Tak Alami Perubahan di Ranking FIFA dan Tetap Ditinggal Empat Negara ASEAN
Menurut Moeldoko, BPK, KPK, BPKB dan lembaga terkait lainnya akan memberi opini terhadap laporan keuangan dan mengawasi pemakaian anggaran Kementerian/Lembaga. Bila ada penyelewengan, lembaga pengawas tersebut akan menyampaikan opini ke pemerintah untuk ditindaklanjut.
Wakil Ketua TKN itu memastikan, pemerintah akan segera menindak tegas jika terjadi suatu pelanggaran.
"Pada akhir pemeriksaan ada opini dari BPK dan lainnya, dari situ pasti (presiden) perintahkan menteri terkait untuk langkah selanjutnya," jelas Moeldoko.
Baca: Adi Saputra, Pemuda yang Mengamuk di Serpong Dijerat Pasal Penadahan
"Kalau menjurus pelanggaran prosedur, administrasi apalagi pidana gak ada cerita proses langsung. Misalnya ini maladministrasi di mana, kalau prosedur di mana, kalau pidana sikat gak ada cerita. Jadi ada langkahnya enggak kita biarkan. Kalau soal kisarannya perlu dicek lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Tapi menurut Prabowo kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.
Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.
"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.