Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cawapres nomor urut 01, KH Maruf Amin, menyayangkan adanya laporan di Koran Indopos dan sejumlah media massa lain yang mengangkat hoaks tentang dirinya akan diganti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) lalu Hary Tanoesoedibjo (HT) jika terpilih bersama Jokowi di Pilpres 2019.
Menurut Kiai Maruf, orang yang memprediksi hal demikian disebutnya 'mungkin sedang ngalamun'.
Hanya saja, dia menyayangkan saat institusi pers bisa termakan lamunan demikian.
"Kita meyayangkan bahwa pers, saya ini kan sangat menghormati pers, bergaul dengan pers, harusnya pers itu kan tidak membuat berita-berita yang aneh-aneh," ujar Kiai Maruf menjawab wartawan di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).
Baca: Ketika Jokowi Buka-bukaan Alasan Fokus ke Infrastruktur di Hadapan Warga Muhammadiyah
Diingatkan Kiai Maruf, laporan pers yang aneh-aneh itu rentan digunakan pihak tertentu sebagai suatu isu kampanye hitam, kebohongan.
Dengan kata lain, pers bisa dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu atau pihak sana.
"Karena itu saya mengimbau pers supaya memberitakan sesuatu yang faktual, logic, rasional. Jangan orang 'ngalamun' diberitakan. Itu ya barangkali," kata Kiai Maruf.
20 Latihan Soal Matematika Kelas 5 SD BAB 4 Kurikulum Merdeka & Kunci Jawaban, Keliling Bangun Datar
Download Modul Ajar Serta RPP Seni Rupa Kelas 1 dan 2 Kurikulum Merdeka Lengkap Link Download Materi
"Kalau itu orang-orang berandai-andai diberitakan, waduh itu banyak sekali pengandaiannya itu ya. Yang aneh-aneh itu bisa (muncul, red). Nah pers sebaiknya tidak berandai-andai," imbuhnya.
Ditegaskan Maruf Amin, mengganti seorang presiden atau wakil presiden itu tidak semudah membalik telapak tangan.
Ada mekanisme jelas yang diatur di dalam konstitusi.
Jadi yang dilamunkan dalam artikel Indopos, bahwa Kiai Maruf nantinya akan digantikan oleh BTP dan lalu HT, adalah tak benar.
Hal itu, membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin melaporkan media cetak Indopos ke Dewan Pers.
Laporan tersebut terkait pemberitaan edisi Rabu, 13 Februari 2019 di halaman yang berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin."
"Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah diberitakan," kata Direktur Hukum dan Advokasi Ade Irfan Pulungan di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2019).