Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hajatan pemilihan umum (Pemilu) 2019 sudah semakin dekat.
Untuk pertama kalinya, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak pada 17 April 2019 mendatang.
Baca: Pemilu 2019 Elite Politik Jangan Jadi Sumber Hoaks dan Ujaran Kebencian
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai pesta demokrasi tahun ini tak luput dari paham radikalisme dan intoleransi.
Menurutnya, selama lima bulan masa kampanye, isu-isu terkait agama, suku, ras gencar dijadikan persoalan untuk menyerang tokoh politik tertentu.
Bahkan, selama memasuki masa kampanye, ruang publik telah diisi ujaran kebencian dan hoaks.
"Beberapa tahun ini begitu menguat politik identitas yang mengedepankan suku, ras, agama antargolongan, bahkan memasuki masa kampanye ruang publik dicecari noise (kebisingan) ujaran kebencian hoaks sentimen agama suku dan sebagainya," kata Karyono di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).
"Gerakan-gerakan intoleran, gerakan radikalisme, paham khilafah islamiah juga ikut menumpang dalam proses pemilu. Kemudian, kita sering kali melihat masih ada bendera HTI berkibar di dalam proses pemilu 2019 ini. Itu mengkhawatirkan, jangan sampai hal itu mengganggu proses pemilu," tambah dia.
Karyowo berharap masyarat waspada dan tidak cepat naik pitam akibat isu-isu tersebut, sehingga mengabaikan arti Pemilu sesungguhnya yang mengedepankan prinsip demokrasi.
Baca: Faizal Assegaf Menuding Gerakan Radikal KIni Pindah ke Media Sosial
"Tentu saja hal itu menghkawatirkan jangan sampai ganggu proses pemilu di mana pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk tentukan pemimpin baik di level DPR dan presiden wakil presiden," kata dia.
"Harapan kami pemilu ini damai, aman, penuh kegembiraan tanpa ada gerakan yang bisa menggangu pemilu dan menimbulkan keretakan sosial," pungkasnya.