Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Calon Wakil Presiden , Sandiaga Uno menanggapi cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky.
Menurut Sandiaga, pihaknya sepakat bahwa untuk membuat pertumbuhan pembangunan berkembang di sebuah negara, diperlukan dana riset dan pengembangan yang mencukupi.
"Saya meyakini apa yang disampaikan Mas Zaky perlu kita diskusikan secara mendalam. Tidak bisa hanya pemerintah atau presiden saja. Namun universitas, dunia usaha, dan juga masyarakat harus bisa bersama melalui kolaborasi," kata Sandiaga ketika ditemui di Surabaya, Sabtu (16/2/2019).
Menurutnya, perlu adanya sinergi antara pemerintah bersama masyarakat, termasuk pengusaha, untuk mengembangkan sektor ini.
"Kami ingin ada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi, untuk meningkatkan lima tahun kedepan total agregat dana Riset and Development (R&D) dibanding yang sekarang," katanya.
Menurut Cawapres pendamping Capres, Prabowo Subianto ini, riset dan pengembangan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi.
"Kekuatan ekonomi itu bisa berkembang kalau ditopang inovasi. Inovasi bisa berkembang kalau ada sistem riset dan development," ujarnya.
"Yang kami harapkan ada terobosan baru soal riset dan pengembangan. Sehingga, ini bisa lebih signifikan," pungkas cawapres berlatarbelakang pengusaha ini.
Sebelumnya, di dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".
Twit itu lantas membuat marah para pendukung Jokowi sehingga muncul gerakan #uninstallbukalapak. Jokowi pun memanggil Zaky untuk meluruskan masalah ini.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) pun menilai anggaran penelitian dan pengembangan Indonesia saat ini sudah besar, yakni mencapai Rp 26 triliun.
"Jadi, sudah gede anggarannya sebetulnya meskipun ke depan kita ingin mengembangkan lagi," kata Jokowi seusai bertemu CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).
Namun, Jokowi sendiri mengakui memang masih ada kekurangan dalam sektor riset di Indonesia.
Menurut dia, anggaran sebesar Rp 26 triliun yang ada saat ini tidak fokus karena tersebar di kementerian-kementerian.
Ke depan, Jokowi ingin ada suatu kelembagaan besar yang fokus mengurusi penelitian dan pengembangan.
"Kita baru menyiapkan sebuah kelembagaan besar agar arahnya jelas. Tembakannya tepat sehingga inovasi negara ini bisa muncul," kata Jokowi.
"Sekarang ini tersebar di kementerian dan lembaga sehingga fokusnya ke mana itu yang ingin kita benahi," katanya.