TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Sejumlah program populis yang ditawarkan capres 01 Joko Widodo (Jokowi) cukup menarik. Dalam kampanyenya, kini Jokowi tidak hanya memaparkan capaian pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya.
Akan tetapi sudah membuat proyeksi ke depan dengan membuat program-program populis dan mendasar seperti meningkatkan kualitas pendidikan dengan menawarkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kuliah.
"Ini berarti ada peningkatan dari Program KIP sebelumnya yaitu sampai SLTA. Yang menarik lagi adalah tawaran program Pra Kerja Jokowi. Program ini nampaknya sebagai paket kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran," ujar Karyono Wibowo Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Senin (25/2/2019).
Selain itu, lanjut Karyono program Kartu Sembako Murah adalah program populis untuk menjaga daya beli masyarakat ekonomi lemah. Ketiga program tersebut menurutnya mencerminkan karakter Jokowi sebagai pemimpin populis. Namun demikian program tersebut tak lepas dari strategi untuk mendulang suara dalam pilpres 2019.
"Biasanya, program-program populis sangat disukai masyarakat. Karenanya, program tersebut bisa berpotensi memengaruhi tingkat dukungan ke Jokowi bisa meningkat," kata dia.
"Sebagian pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) dan pemilih yang masih ragu-ragu bisa berpotensi tertarik dan semakin mantap untuk memilih pasangan Jokowi - Maruf Amin," kata Karyono lagi.
Dalam kontestasi politik elektoral, menjual program untuk mempersuasi pemilih adalah keniscayaan sejauh tidak menabrak undang-undang dan peraturan. Selain itu, sambung Karyono, yang perlu digarisbawahi, bahwa program yang dijanjikan harus realistis dan logis, artinya program tersebut bisa dilaksanakan.
Selain itu, yang perlu diingat kandidat adalah program tersebut telah dicatat dalam memori kolektif publik yang harus dibuktikan. "Oleh janji tersebut tidak bisa diwujudkan maka akan mendapat sanksi sosial," ujarnya lagi.