Baca tanpa iklan
Pemerintah Arab Saudi telah melakukan perubahan kebijakan untuk kegiatan perekaman biometrik, berupa perekaman karakteristik fisiologis berhubungan dengan bentuk tubuh bagi para calon jemaah ibadah Haji, yakni dilakukan di embarkasi asal. Namun Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai, perekaman biometrik ini tidak mudah dilakukan jika tidak ada sinergi instansi-instansi terkait.
“Komisi VIII DPR RI datang ke Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di UPT Embarkasi Asrama Haji guna menyerap aspirasi terkait permasalahan yang sedang berkembang di lapangan. Yang paling penting adalah persoalan tentang biometrik yang pada saat ini masih menjadi kendala pengurusan perekamannya,” ujar Ace saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Banjarmasin, Kalsel, Senin (1/4/2019).
Pasalnya, menurut politisi Partai Golkar itu, perekaman biometrik saat ini dilakukan bersamaan dengan pengurusan Visa, tentu ini menambah anggaran baik dari segi sarana maupun prasarana. “Sebelumnya, perekaman biometrik itu dilakukan pada saat calon Jemaah Haji akan berangkat ke Arab Saudi, kalau sekarang proses perekaman biometrik dilakukan bersamaan dengan pengurusan Visa,” katanya.
Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mengajak berbagai instansi, khususnya Kementerian Agama RI untuk bersama-sama duduk mencarikan jalan keluarnya. “Oleh karena itu, kami akan melakukan berbagai upaya terhadap permasalahan tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon jemaah Haji, terkait perekaman biometrik yang perlu dicarikan solusinya segera mungkin,” tutup legislator dapil Banten itu. (*)