Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai, ada sisi positif yang bisa diambil dalam kekisruhan pemungutan suara Pemilu 2019, di sejumlah TPS di luar negeri.
Ia yang ditemui usai diskusi Millenial Memilih mengungkapkan, tingkat partisipasi pemilih jauh meningkat dibanding pemilu sebelumnya, di mana WNI rela mengantre berjam-jam di depan KBRI, maupun menginap di Wisma KBRI.
"Ini artinya apa? kalau dilihat positifnya ada kesadaran mereka (WNI) sekarang antre untuk memilih. Dulu mereka tidak peduli, sekarang mereka tahu masa depan bangsa ini sedang dipertaruhkan. Oleh sebab itu, mereka mau antre sampai terlambat, sampai terlantar, sampai panitianya kewalahan itu segi positifnya," ujar Mantan Ketua MK ini di restoran kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).
Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) ini menuturkan lebih lanjut, terkait dugaan pelanggaran yang terjadi, diharapkan dapat terselesaikan segera oleh Bawaslu dan KPU.
Baca: PKB: People Power di Negara Demokrasi adalah Kebohongan Besar
"Begini kericuhan kalau itu sifatnya pelanggaran itu bisa diselesaikan oleh KPU maupun oleh Bawaslu. Kalau ada tindak pidananya itu ada ada hukum pidananya sendiri," ujarnya.
Sejumlah kejadian terkait pemilu di luar negeri muncul dipermukaan.
Pertama, dugaan temuan surat suara yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia.
Kemudian, tidak terakomodirnya WNI yang akan pemilih di Sydney, Australia.
Hingga, beredarnya hoax atau kabar bohong menyangkut perhitungan suara di sejumlah negara, yang memenangkan salah satu paslon.