Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi menyatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak memenuhi asas jujur dan adil (jurdil).
Beberapa tokoh dalam kelompok tersebut, di antaranya mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, aktivis Jumhur Hidayat, Komjend Pol (purn) Sofjan Yacoob, Irjend Pol (Purn) Benyamin, aktivis Lieus Sungkarisma, dan Mayjend TNI (purn) Meris Wiryadi.
Said Didu menyebut, pesta demokrasi tahun ini diwarnai oleh kecurangan yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif.
"Hari ini kami kelompok masyarakat yang concern tentang kecurangan pemilu menyatakan, demokrasi harus diselamatkan. Kami menilai sudah terjadi kecurangan yang berlangsung secara terstuktur sistemik dan masif," ucap Said Didu di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).
"Mereka katakan jurdil: jujur dilarang. Masyarakat yang mau melaporkan muncul ancaman dianggap penyebar hoaks. Data yang dianggap sah hanya KPU, yang lain hoaks ini ancaman yang berat bagi demokrasi," tambahnya.
Senada dengan Said Didu, Bambang mengatakan pemilu 2019 tidak memenuhi asas luberjurdil seperti yang diamanatkan undang-undang. Dia mencontohkan dari kasus adanya surat suara di TPS yang telah dicoblos.
"Kualitas pemilu sangat ditentukan oleh kejujuran bukan kerahasiaan. Prinsip luberjurdil sekarang orang datang ke TPs sudah dicoblos klo itu terjadi prinsip luber tidak terpenuhi apalagi jurdil. Kalau tidak terpenuhi untuo apa ada pemilu," ucapnya.
Sementara Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma menyayangkan sikap pemerintah yang dianggapnya tidak responsif terhadap kecurangan-kecurangan selama pemilu.
Baca: KPU Bantah Kesalahan Input Data di 9 TPS Menyangkut Pihak Tertentu
Menurut dia, pemerintah khususnya presiden bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Seharusnya presiden beri warning ke aparat tegas, mereka jangan berpihak. Tapi kok dia diem saja kalau ada yang pro ke salah satu paslon, kalau ada pelanggaran,mustinya ditindak tegas," kata dia.
Dengan begitu, kelompok Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi mengajak masyarakat agar terus mengawal proses pemilu hingga selesai dan menolak segala bentuk kecurangan.
"Seluruh masyarakat tetap gunakan akal sehat selamatkan negeri agar tidak terjadi pembelokan demokrasi demi kekuasaan dengan berbagai bentuk dan cara. Semua aparat yang terlibat pandanglah seragam bapak ibu lihat dompet itu uang rakyat. Jangan khianati rakyat," pungkas Said Didu.