Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi hingga saat ini belum mau menerima tantangan untuk membuka hasil 'real count' internal mereka yang katanya dimenangkan oleh paslon 02 itu.
Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.
Hasil penghitungan dan pemantauan dari tim tersebut menjadi dasar klaim kemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga. Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas yang sama.
"Ada tim yang memonitor di DPP masing-masing partai, tapi di tim BPN juga ada," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019) dikutip dari Kompas.com.
Baca: BPN Prabowo-Sandi Ditantang Buka-bukaan Data Hitungan Internal Pilpres, Ini Jawaban Fadli Zon
Berbeda dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pihak BPN tidak menggunakan istilah "war room".
Selain itu, kata Sudirman, ruangan untuk melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 tersebut tidak dapat diakses oleh publik secara leluasa.
"Ini bukan 'war' kan, ini kompetisi tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang Insya Allah akan memperkuat argumen kita," kata Sudirman.
"Di berbagai partai politik koalisi kita mereka juga punya dan kebijakan masing-masing tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kita, kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ucapnya.
War Room
Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf memperkenalkan "war room" untuk memantau penghitungan hasil pemilu, Minggu (21/4/2019). War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta.
Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan "war room" ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019.
"'War room' ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta.
Baca: Ini Sebaran Menang dan Kalah Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi di Luar Negeri: Data Sementara 32,7%
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tak kunjung menjelaskan proses rekapitulasi suara internal mereka.
Menurut dia, hal ini berbeda dengan TKN yang transparan kepada media dalam menjelaskan proses rekapitulasi internal yang dilakukan.
"Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik," ujar Hasto di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).
Rekapitulasi bermula dari unggahan formulir C1 di setiap TPS. Untuk memastikan kevalidan unggahan fisik C1 ke bank data, mereka memverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan oleh koordinator saksi di setiap kecamatan sehingga terhindar dari kesalahan atau manipulasi input C1.
Kata Fadli Zon
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, menilai belum saatnya mereka membuka data penghitungan suara internal.
Fadli mengatakan pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu.
Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019) dilansir Kompas.com.
Ini untuk menjawab tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal penghitungan internal yang dilakukan.
Baca: Pihak Jokowi Segera Ungkap Hasil Penghitungan Suara Internal Pilpres 2019
Fadli mengatakan, pusat penghitungan datanya ada di beberapa tempat.
Namun, Fadil tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini.
Dia malah lanjut membahas soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count.
Fadli mengatakan ponselnya diganggu "robot call" dan tidak bisa digunakan selama hampir 6 jam.
Dia menilai ini adalah bentuk operasi politik dalam pemilu.
Fadli menyimpulkan pengalamannya dan beberapa anggota BPN merupakan bukti pemilu yang tidak adil.
"Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair," kata dia.
Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf.
Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Terkait itu, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.
Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.
Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.
Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan siap dibedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.