Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Program Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima menyayangkan ada pihak-pihak yang mendiskreditkan pelaksanaan Pemilu 2019.
Padahal, kata dia, pemilu kali ini mendapatkan apresiasi dari dunia.
"Kami sayangkan hasutan kepada rakyat pada pelaksanaan pemilu kali ini yang seluruh dunia mengakui ini adalah pemilu yang luar biasa keberhasilannya. Kenapa framing-nya kemudian menjadi pemilu yang begitu kotor?" ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Selasa (23/4/2019).
TKN Jokowi-Ma'ruf khawatir tudingan bahwa pemilu curang akan menimbulkan pandangan negatif terhadap Indonesia.
Baca: Tim Prabowo-Sandi Input C1 di Kedai Kopi, Kubu Jokowi-Maruf di Hotel
Indonesia akan dinilai tidak mampu menjalankan pesta demokrasi untuk memilih kepala negara dan wakil rakyatnya.
Beberapa waktu lalu, calon presiden petahana Joko Widodo mengaku menerima telepon dari kepala negara dan kepala pemerintahan sejumlah negara terkait Pemilu 2019.
Mereka yang menghubungi, seperti yang disebutkan Jokowi, adalah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Telepon tersebut diterima Jokowi sebagai Presiden RI.
Aria juga berpendapat, dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Menurut dia, ini hanya kejadian sporadis yang tidak diorganisir.
Aria mengatakan, kejadian seperti ini pasti ada pada setiap pemilu.
Oleh karena itu, ia menilai, tudingan bahwa Pemilu 2019 penuh kecurangan adalah hal berlebihan.
"Kemudian yang lebih konyol lagi adalah ajakan untuk tidak percaya kepada KPU, pada MK, dan ingin melakukan people power," kata Aria.
Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritikan terkait pelaksanaan pemilu.
Salah satunya adalah Bambang Widjojanto, dia menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemungutan suara pada 17 April 2019.
"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pasca reformasi," ujar Bambang.
Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia.
Serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).
Selain itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan.
"Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?"",
Penulis: Jessi Carina