Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman sebagai tersangka menjadi musibah bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru saja selesai melewati perjuangan berat menghadapi pemilu serentak 2019.
Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP PPP, Achmad Baidowi kepada Tribunnews.com, Rabu (24/4/2019).
"Kami menganggap ini musibah bagi PPP yang baru saja selesai melewati perjuangan berat menghadapi pemilu lalu," ujar Achmad Baidowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya itu disangka sebagai pemberi suap dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) Kota Tasikmalaya.
"Kami menghormati proses hukum. Sejauh ini kami belum tahu persis kasusnya karena itu ranah beliau bukan urusan dengan PPP," ujar anggota DPR RI ini.
Terkait bantuan hukum, PPP akan komunikasi lebih lanjut apakah Budi Budiman sudah menyiapkan penasehat hukum atau belum.
"Apakah beliau juga minta bantuan hukum dari PPP kami belum komunikasi. Pada prinsipnya kami menjunjung azas praduga tak bersalah," ucapnya.
Baca: Ini Alasan Dilakukannya Pembakaran Sisa Logistik Pemilu di Puncak Jaya Papua
Mengenai kader yang tersangkut kasus hukum di KPK, dia mengatakan aturannya sudah diatur dalam AD/ART PPP.
"Di AD/ART ditegaskan ketika tersangka KPK, maka diberhentikan sementara dari jabatan struktur partai.Tapi belum ada keputusan, dalam waktu dekat kami akan rapat menyikapi masalah ini. Sekarang masih konsentrasi rekapitulasi," jelasnya.
Kabar Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman ditetapkan tersangka disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo.
"Iya sudah (tersangka)," kata dia kepada wartawan, Rabu (24/4/2019). (*)