Baca tanpa iklan
Sementara faktor subjektif, menurut dia, yakni munculnya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan.
"Sehingga kalau syarat itu dipenuhi maka gerakan massa yang disebut dengan people power akan terjadi," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum lalu dinamakan people power.
"Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata Karyono.
Wacana people power sebelumnya diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
"Kalau nanti terjadi kecurangan, ktia enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita pilih people power, karena itu sah," ujar Amien Rais, Minggu (31/3/2019) lalu.
Amien Rais juga sempat menyampaikan peringatannya ke KPU saat menjadi juru kampanye terbuka capres 02 Prabowo-Sandiaga di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).
Bila KPU curang, kata Amien Rais, maka pihaknya akan menggerakkan kekuatan rakyat.
"Kalau KPU curang, kita punya bukti telak maka kita akan menggerakkan kekuatan rakyat, people power tanpa ada setetes darah pun," ucap Amien Rais.
Saat itu Amien Rais juga mengungkit soal peristiwa 1998 ketika Orde Baru dilengserkan melalui people power.
"Kita masih ingat kita mengganti Orde Baru dengan reformasi lewat people Power, semua damai. People Power itu bukan gontok-gontokan itu kata sontoloyo. Kita damai dan damai," jelasnya.
"Kalau tahu dicurangi dan hanya diam, kita menjadi bagian orang yang pekok (dungu). Dan people power itu konstitusional dan dijamin UUD."
"KPU, Disdukcapil dan Depdagri harus hati-hati. Kalau kalian curang pasti konangan (ketahuan)," tambah Amien Rais memperingatkan.
Sementara, Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai masih jauh kemungkinan PAN akan bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.
Hal tersebut menyikapi pernyataan elite PAN Bara Hasibuan terkait keakraban Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab dengan Jokowi saat di Istana Negara.
Bara Hasibuan sebelumnya mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi partanya berada di koalisi Adil Makmur.
"Sekalipun ada pernyataan yang menyebut kemungkinan PAN akan gabung ke koalisi Jokowi, rasanya hal itu masih jauh dari penjajakan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2019).
Menurut Ray Rangkuti, makna dari pertemuan menjadi isyarat bahwa PAN tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi.
Sekalipun dalam Pilpres 2019, PAN tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi.
"Tapi silaturrahmi politik seperti ini harus tetap dilakukan guna lebih mendinginkan suasana," jelas Ray Rangkuti.
Selain itu, isyarat bahwa PAN tidak terlibat serta dalam arus isu people power yang disebabkan adanya dugaan kecurangan pemilu.
Baca: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Keluhkan Durasi Pemilu 2019 hingga Tanggapan TKN dan BPN
Ray Rangkuti memprediksi persaingan pemilu telah selesai pada tanggal 17 April yang lalu.
Saat ini semua pihak harus kembali berangkulan sebagai anak bangsa.
"Soal hasil diserahkan kepada KPU untuk dihitung dengan seksama. Tentu saja tanpa menafikan akan kemungkinan terjadinya kecurangan di sana sini," kata dia.
"Apa implikasi dari pertemuan ini? Ke luar koalisi adil dan makmur, pertemuan ini menyejukkan," kata Ray lagi.
Pertemuan tersebut, menurutnya tentu akan berdampak pada semangat untuk menggugat hasil pemilu.
Akan sulit bagi BPN melakukan gugatan hasil pemilu jika salah satu partai dalam koalisi justru memberi isyarat bahwa pemilu tidak memiliki persoalan besar.
Kampanye pemilu curang yang dikampanyekan dalam beberapa Minggu ini seperti kehilangan gregetnya menurut Ray, ketika salah satu partai justru mulai memperlihatkan sikap menerima prosesnya.
"Saat yang sama, PKS juga terlihat tidak terlalu menonjol dalam hal menggugat hasil pemilu. Lalu dengan perkembangan situasi ini, nasib people power nampaknya akan berat terjadi. Sebab, bagaimanapun no people no power," kata Ray Rangkuti.
(Tribunnews.com/Daryono)